Polda Kalbar Gelar Press Conferes Kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Ilegal

WhatsApp Image 2018-09-19 at 17.22.11

Tribratanews.polri.go.id- Pontianak. Polda Kalimantan Barat menggelar Press Conference terkait kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan PMI ( Pekerja Migran Indonesia) di Mapolda Kalbar, Rabu (19/9/18).

 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh kapolda kalbar Irjen. Pol. Drs. Didi Haryono, S.H., M.H. didampingi oleh para pejabat utama Polda Kalbar.

 

Kapolda menjelaskan bahwa saat ini masih ada beberapa masyarakat yang menjadi pekerja migran dengan cara illegal yang ditampung oleh para oknum tidak bertanggung jawab sehingg masih banyak terjadi pelanggaran hukm didalamnya. “Akan tetapi masih saja terdapat para pekerja yang bersedia melalui prosesnya secara illegal dengan harapan dapat bekerja di negara lain dengan gaji besar meskipun tanpa pengetahuan, keterampilan mapun keahlian tertentu,” ungkap Kapolda Kalbar.

 

“Berbagai bentuk ekspolitasi akhirnya akan menjadi awal dari kesulitan yang akan menjebak setiap pekerja tersebut untuk tetap bertahan atau melarikan diri dari pekerjaan untuk kembali ke Indonesia dengan segala cara,” lanjut Kapolda.

 

Selain itu, Kapolda juga menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan banyak upaya-upaya baik penanggulangan maupun pencegahan salah satunya dengan menerapkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU Pembertansan TPPO dan UU terkait lainnya.

 

Dalam penjelasan Kapolda Kalbar saat Press Conference tersebut bahwa pada semester I tahun 2018, polda kalbar teah melakukan penangkapan serta pengungkapan terkait kasus TPPO dan PMI Ilegal yaitu jumlah kasus  total 31 kasus,  jumlah tersangka : 42 orang, terdiri dari jumlah korban : 127 orang, terdiri dari  laki-laki dewasa : 74 orang, perempuandewasa : 40 orang, dan  anak dan bayi : 13 orang.

 

Dalam kasus tersebut, tersangka dianggap melanggar pasal 2, pasal 4 dan pasal 10 UU RI Nomor 2 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 tahun, paling maksimal 15 Tahun denda paling sedikit 120 juta, paling banyak 600 juta. Dan pasal 81 UU nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman maximal 10 tahun dan denda 15 milliar.

 

Sedangkan dalam kasus yang ada, tempat kejadian kasus yang satu ini ada di Bandara Supadio Pontianak dengan jumlah calon PMI Illegal  32 orang asal Sulawesi Selatan,  jumlah tersangka  lima orang (satu orang perekrut dan empat orang, pengemudi. Dalam pengungkpan kasus ini petugas juga menyita barang bukti berupa  14 buku paspor, empat unit mobil, 27 lembar KTP, tujuh unit handphone, dan  satu lembar kartu keluarga.

WhatsApp Image 2018-09-19 at 17.22.15

Dalam keteranganya, Kapolda menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menghindari segala bentuk hal-hal yang merujuk kepada eksploitasi karena hal tersebut merpakan salah satu tindak pidana. Jikalaupun ada masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran dan semacamnya agar melengkapi setiap dokumen yang telah ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang yang ada. “Juga diminta agar masyarakat memberikan perhatian terhadap lingkungannya jika terdapat penampungan-penampungan orang dari luar daerah dengan tanpa keterangan tujuan dan pekerjaan yang jelas, segera informasikan kepada kepolisian terdekat,” tutur Kapolda Kalbar.

 

(rz/sw/hy)

 

Admin Polri53937 Posts

tribratanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri : Obyektif - Dipercaya - Patisipatif"

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password