Penegakkan Hukum Lalu Lintas

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Beberapa waktu lalu beredar di media sosial yang membahas tentang polisi tidak boleh menilang pengendara yang tidak membawa SIM. Dalam pembahasan tersebut, semua menjurus kepada kewenangan menindak dan dicounter dengan berbagai tafsir kata-kata dalam Pasal 281 UULLAJ (Tidak Memiliki) dan Pasal 288 UULLAJ  (Tidak Membawa).

Hukum adalah simbol peradaban yang merupakan produk politik sebagai kesepakatan bersama untuk menata keteraturan sosial. Di dalam penegakkannya, seandainya tidak ada atau tidak ditemukan rasa keadilan hukum boleh diabaikan karena penegak hukum merupakan penegak keadilan juga. Penegak hukum memiliki kewenangan diskresi, alternative dispute resolution bahkan bisa menerapkan restorative justice.

Saat petugas polisi menindak pelanggaran, yang ditanyakan dari awal hingga akhir seringkali sebatas memeriksa surat surat. Yang berkaitan dengan semangat dalam penegakkan hukum terutama penegakkan hukum berlalu lintas adalah untuk :

  1. mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar;
  2. meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan;
  3. terbangunnya budaya tertib berlalu lintas yang seringkali masih kurang dipahami.

Penegakkan hukum dibidang lalu lintas menyita surat-surat pengemudi/kendaraan adalah sebagai upaya paksa, namun hakekatnya bukanlah pada surat-surat tersebut.

Program dekade aksi keselamatan sebagai implementasi road safety telah mencanangkan program penegakkan hukum yang berkaitan dengan:

  1. Helmet;
  2. Speed,
  3. Seat belt,
  4. Drink driving,
  5. Child restrain; dan dikembangkan untuk
  6. konsentrasi mengemudi ; dan
  7. melawan arus.

 

Penegakkan hukum dilakukan bukan untk menyalahkan atau sekedar mencari kesalahan akan tetapi untuk :

  1. Mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, kemacetan atau masalah-masalah lalu lintas lainnya;
  2. Melindungi pengguna jalan lainnya yang terganggu adanya pelanggaran;
  3. Mewujudkan dan memelihara keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas;
  4. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan;
  5. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas;
  6. Agar ada kepastian di dalam menata keteraturan sosial; dan
  7. Bagian dari edukasi.

–  Penulis: Brigjen Pol. Chrysnanda Dwi Laksana. M.Si., Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri

(my/sw/hy)

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password