KPK Apresiasi Polda Sumatera Utara yang telah Membantu Proses Penangkapan Mantan Anggota DPRD Sumut

Tribratanews.polri.go.id. – Medan. Dalam proses penangkapan tersangka mantan anggota DPRD Sumut (2009-2014), Musdalifah, aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara turut membantu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam proses penangkapan tersebut. KPK mengapresiasi dan berterimakasih atas bantuan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah membantu proses penangkapan mantan anggota DPRD tersebut.

“Pagi ini, tim membawa tersangka ke kantor KPK di Jakarta melalui penerbangan pukul 07.30 WIB. Kami sampaikan terimakasih pada tim Polda Sumut yang telah membantu proses penangkapan ini hingga tersangka dapat dibawa ke Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (28/7/2018). Dalam proses penangkapan, sempat terjadi perlawanan terhadap Penyidik yang bertugas. KPK memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap Musdalifah karena dia tidak hadir dalam pemanggilan KPK tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tersangka Musdalifah telah dipanggil dua kali secara patut oleh KPK, yakni pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018. Pada panggilan pertama, tidak diperoleh informasi alasan ketidakhadiran, sementara pada panggilan kedua tidak datang dengan alasan menikahkan anaknya.

Penangkapan dilakukan di Tiara Convention Center, Medan. Setelah penangkapan dilakukan, tersangka dibawa ke Mapolda Medan dilanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 38 orang tersangka. Selama proses penyidikan, ada lebih dari 200 saksi yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut. Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut. Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Dugaan fee dari Gubernur Sumatera Utara tersebut untuk masing-masing anggota DPRD Sumut berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.

(fa/sw/hy)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password