Refleksi Hari Bhayangkara ke-72: Polri Bukan Perusahaan!

29214886_1606208512799170_4294317183980273664_n

tribratanews.polri.go.id – PoldaDIY, Menjadi pengangguran bukanlah impian bagi setiap orang. Ketiadaan penghasilan yang berakibat pada rendahnya status sosial dalam masyarakat, menjadi alasan utama mengapa status pengangguran beramai-ramai dihindari. Sebaliknya, menjadi seseorang dengan penghasilan tinggi mengangkat status sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal penting yang harus dipahami adalah bahwa penghasilan tidak datang begitu saja. Orang harus terlebih dahulu bekerja (memiliki pekerjaan) untuk memperoleh penghasilan. Dewasa ini istilah “pekerjaan” mengalami penyempitan makna. Pekerjaan terdefinisi sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang menghasilkan uang. Apabila tidak mampu menghasilkan uang, pada umumnya orang tidak akan menganggap kegiatan atau aktifitas tersebut sebagai suatu pekerjaan. Persepsi ini terus dikembangkan masyarakat global hingga membentuk suatu keyakinan bahwa pekerjaan “terhormat” adalah pekerjaan yang mampu menghasilkan banyak uang, karena “apapun” bisa dibeli dengan uang, termasuk kekuasaan.

Peluang terbesar untuk menghasilkan banyak uang adalah bekerja dalam bidang niaga atau perdagangan. Bussinessman, pengusaha, wirausaha, enterpreneur adalah beberapa deretan istilah populer untuk sebutan pekerja dalam bidang perdagangan. Dalam hukum dagang, pihak atau subjek yang melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai perusahaan (1). Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (2):

  1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
  2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
  3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Secara definitif, dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau laba adalah perusahaan. Jadi, jika seseorang ingin memiliki penghasilan uang yang banyak, maka pekerjaan terbaik adalah berdagang, karena memang tujuannya adalah mencari laba.

Di sisi lain ada juga pekerjaan yang tidak menghasilkan banyak uang, karena memang penghasilannya tidak diperoleh dari konsep transaksional. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berlandaskan konsep filantropi atau cinta kasih, dimana penghasilan yang diperoleh sejatinya merupakan imbalan sebagai wujud cinta kasih atas pengorbanan yang diberikan. Contoh pekerjaan dengan konsep cinta kasih ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh negara. Salah satu dari pekerjaan tersebut adalah Polri yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

Pemberian imbalan kepada anggota Polri yang kemudian diterima sebagai suatu penghasilan oleh anggota Polri dalam bentuk gaji dan tunjangan, tidak sama jumlahnya. Hal ini dipengaruhi tingkat pengorbanan yang tercermin dalam jenjang kepangkatan ataupun kasta. Semakin tinggi pangkat yang disandang, semakin masif pengorbanan yang diberikan, pun sebaliknya. Jadi, sangatlah manusiawi jika anggota Polri yang berkorban lebih banyak, mendapatkan penghasilan yang lebih banyak pula. Walau demikian, tetap saja penghasilan yang diterima oleh anggota-anggota Polri adalah sebatas imbalan cinta kasih sesuai dengan kemampuan negara (apalagi dalam kondisi terlilit hutang).

Mencari Penghasilan Tambahan

Penghasilan yang melimpah adalah suatu nikmat dari Tuhan dan primadona bagi orang-orang pada umumnya. Tidak heran jika setiap orang selalu bersedia berjuang melimpah-ruahkan penghasilannya, termasuk anggota Polri. Meski berstatus sebagai pekerja negara, tidak serta merta tertutup kemungkinan bagi anggota Polri untuk menambah penghasilan, selain penghasilan yang diberikan oleh Negara. Hal ini tidak lepas dari hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dari Negara. Beberapa cara yang lazim digunakan pekerja negara untuk menambah penghasilan adalah sbb:

  1. Melakukan kegiatan usaha yang sah dan tidak melawan hukum. Cara ini berpotensi menambah penghasilan, namun memerlukan banyak perjuangan dan waktu yang cukup panjang. Contohnya adalah membeli bibit pohon pisang dan menanamnya dihalaman rumah. Kemudian setelah pohon pisang tumbuh dan berbuah, hasilnya dipanen untuk dijual;
  2. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sah dan melawan hukum. Cara ini berpotensi menambah penghasilan dengan sedikit perjuangan dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah melakukan kegiatan usaha tertentu tanpa izin. Bisa juga berupa penempatan gratifikasi ilegal dalam suatu kegiatan usaha supaya tersamarkan;
  3. Menyalahgunakan kewenangan baik secara aktif maupun pasif. Cara ini berpotensi besar menambah penghasilan secara praktis, instan dan ekspress. Contohnya sangat beraneka ragam dan dinamis. Apakah anda bisa memberikan salah satu contohnya?

Perbuatan pada nomor 2 dan 3 memiliki ciri khusus dalam penerapannya. Kekhususan ini tampak dari adanya unsur “kerahasiaan” dalam penerapannya, sehingga apabila ingin menilai apakah suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum ataupun termasuk dalam penyalagunaan wewenang, sebenarnya sangatlah mudah. Jika perbuatan tersebut ditutup-tutupi, tersembunyi dan tidak ingin diketahui khalayak ramai (publik), maka bisa dikatakan identik dengan perbuatan pada nomor 2 dan 3. Mengapa harus khawatir diketahui publik, jika sesuatu itu sah dan tidak melawan hukum?

Dari beberapa cara yang lazim digunakan oleh pekerja negara tersebut, cara nomor 1 adalah cara terbaik dan termulia bagi anggota Polri apabila ingin menambah penghasilan secara nikmat dan terhormat. Hal ini berbanding terbalik dengan cara nomor 3 yang menjadi andalan oknum-oknum anggota Polri. Oknum-oknum ini menjadikan Polri sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa penjualan (penyalahgunaan) wewenang. Baik wewenang struktural maupun fungsional. Semakin besar dan banyak wewenang yang dijual, keuntungan/ laba yang diperoleh pun semakin banyak. Cara ini menjadi favorit rombongan oknum pelacur kewenangan dalam menambah penghasilan. Bahkan, acapkali praktik pelacuran ini berjalan secara terstruktur dan tekelola dengan baik, entah dari kampus mana ilmu ini diwariskan.

Penggunaan Penghasilan Tambahan

Anggota Polri yang memperoleh penghasilan tambahan dengan cara yang baik, tentunya akan menggunakan penghasilannya untuk kebaikan, begitupun sebaliknya. Oknum-oknum anggota Polri yang memperoleh penghasilan tambahan dari perbuatan menyimpang, cenderung menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Meski demikian, memang ada sebagian diantara oknum-oknum tersebut yang menggunakannya untuk kebaikan. Banyaknya jumlah penerima manfaat, dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur baik dan tidaknya penggunaan (penghasilan) tersebut. Contoh mahsyur penggunaan penghasilan tambahan oleh para oknum yang mungkin hanya memberikan manfaat pada segelintir orang adalah sbb:

  1. Memanjakan diri.

Yang dimaksud dengan memanjakan diri (termasuk keluarga) adalah menggunakan penghasilan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier secara serempak. Atau mungkin dapat disebut dengan istilah “memprimerkan” kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam pengertian lain bisa juga disebut sebagai pelepasan batas (prioritas) antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Secara visual, hal-hal ini tampak dalam kepemilikan tanah, rumah, kendaraan, aksesoris, gaya hidup, wanita, dll. Tentu saja, hal semacam ini ingin dilakukan secara kontinyu dan berusaha dipertahankan selama mungkin sampai kehidupan setelah pensiun. Bahkan mungkin, apabila Tuhan bersedia menerima bayaran berupa uang, oknum ini akan membayar supaya mendapat kenikmatan pada kehidupan setelah mati.

  1. Memperoleh posisi atau kedudukan

Posisi atau kedudukan yang strategis menjadi sasaran renyah untuk mendapatkan laba/ keuntungan yang lebih banyak lagi. Di samping itu, posisi atau kedudukan strategis juga bisa memberikan “kehormatan” secara instan. Maka wajar adanya bila persaingan untuk memperebutkan kedudukan sangatlah ketat. Dalam rangka mempermudah dan memenangkan kompetisi, para oknum memiliki dua alternatif jalan yang bisa ditempuh. Alternatif pertama adalah membelinya secara langsung dari oknum penyedia jasa dan Alternatif kedua adalah menyelenggarakan konsep “pelayanan” yang berbasis pada prinsip “asal bapak senang”. Biasanya, salah satu diantara alternatif tersebut akan dipilih oleh para oknum, namun ada juga yang memilih memadukannya untuk meraih hasil yang lebih optimal.

Praktik-praktik tersebut sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, akan tetapi para oknum senantiasa menepisnya dengan metode pembuktian, sehingga tercipta opini bahwa masyarakat hanya sekedar berprasangka saja (suudzon). Walau sulit untuk dibuktikan, namun praktik-praktik tersebut seungguhnya dapat “dirasakan” oleh masyarakat.

Kesimpulan

Bekerja sebagai anggota Polri pada hakikatnya adalah sebuah pengabdian tanpa imbalan. Apabila negara selaku representasi dari masyarakat Indonesia memberikan suatu imbalan yang kemudian diterima sebagai penghasilan oleh anggota Polri, sejatinya itu lebih pada wujud cinta kasih dari masyarakat Indonesia. Jadi, bukan semata-mata diperoleh karena kerja yang dilakukan anggota Polri. Meskipun demikian, negara tetap berusaha memberikan imbalan yang manusiawi (disesuaikan beban kerja dan risiko) kepada Polri. Berbeda dengan perusahaan yang memang kegiatannya mencari laba/keuntungan sebanyak-banyaknya. Banyak sedikitnya penghasilan tergantung dari apa yang dilakukan. Karakter penghasilannya pun bukan atas dasar cinta kasih melainkan atas dasar transaksional. Adanya perbedaan ini harus disadari betul oleh anggota Polri, sehingga tidak pernah berharap/berangan-angan memiliki penghasilan sebagaimana penghasilan perusahaan. Apabila memang ingin menambah penghasilan, ber-perusahaan-lah dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum.

Penutup

Memiliki pekerjaan tanpa peduli besar dan kecilnya penghasilan adalah impian dari para pengangguran. Bahkan mungkin, pekerjaan sebagai anggota Polri adalah impian dari sebagian pengangguran yang kurang beruntung dalam seleksi penerimaan anggota Polri. Maka sudah selayaknya bagi orang-orang yang telah memperoleh pekerjaan sebagai anggota Polri mensyukurinya, apalagi penghasilan anggota Polri sudah semakin dekat dengan standar kesejahteraan anggota kepolisian secara universal. Wujud dari rasa syukur sebagai anggota Polri adalah melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan, dsb. Kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas menentukan kesucian atas penghasilan yang diperoleh. Jadi jangan pernah berfikir bahwa gaji dan tunjangan resmi adalah halal, selama mengesampingkan kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Gaji dan tunjangan anggota polri yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab apabila diberikan kepada anak dan istri/ suami ibarat sebuah sajian makan malam dengan hidangan berupa bara api yang sangat panas. Mari jadikan Hari Bhayangkara sebagai momen untuk melakukan introspeksi, mengembalikan jati diri, dan memperbaharui tekad pengabdian. Selamat Hari Bhayangkara ke-72, mengabdilah dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab.

Catatan Kaki:

  1. Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm 15.
  2. Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 18.

Penulis: Rendi Yudha, Ditreskrimsus Polda DIY

Baca Juga:

(dnd/sw/hr)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password