Beberapa Pakar Hukum Menolak Bahwa Ojek On Line dimasukan dalam Modal Transportasi Umum

Tribratanews.polri.go.id Polda Lampung. Kepolisian Resor Lampung Tengah  beberapa pakar hukum yang berpendapat Seperti Bkp Armen Yasir, SH, M. Hum dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan DR Marsanuddin.S.H. M.H Rektor Universitas Saburai tentang Ojek On Line Selasa (17/04/2018).

Kesimpulan dari beberapa Pakar Hukum yaitu Ojek On Line tidak bisa karena bertentangan dgn pasal 47 (3) UU LLAJ didalam pasal tsb berbunyi ” sepeda motor bukan merupakan moda transportasi umum. Ojek On Line aspek keamanan dan keselamatan bahwa sepeda motor tidak memiliki jaminan keselamatan bagi penumpang karena tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, safety belt, air bag, dsb, Pemerintah gagal menyediakan sarana angkutan massal yang handal, hal ini merupakan Kemunduran Negara dalam hal menyediakan lapangan kerja sehingga membiarkan warga negaranya menempuh resiko kecelakaan, Dari data Laka Lantas, diketahui bahwa sepeda motor menempati urutan tertinggi terlibat laka lantas, Di negara maju seperti negara yg memproduksi sepeda motor, sepeda motor sendiri tidak digunakan untuk angkutan umum tetapi hanya untuk mengantar barang, Apabila sepeda motor dilegalkan untuk menjadi angkutan umum akan menimbulkan permasalahan lalu lintas lain yaitu dengan semakin menjamurnya kendaraan roda dua maka akan menimbulkan kemacetan.

Pakar hukum Un Saburai

 Selain itu kendaraan roda dua tidak diuji layak jalan (Kiir),  hanya dilaksanakan uji tipe, Apabila sepeda motor dijadikan moda transportasi umum maka pengendara ojek online harus memiliki sertifikasi SIM C Umum,. Negara Kita adalah Negara Hukum, sehingga dalam proses Bernegara harus berdasarkan pada Hukum, terkait angkutan on line yg di atur pada Permenhub / 108/ 2017 juga tidak mengatur sepeda motor sebagai moda transportasi umum karena melanggar pasal 47 (3) UU LLAJ, Dalam hal pengaturan angkutan on line ini, yg salah bukan UU LLAJ – nya, oleh karena itu jika ada Ide untuk Revisi UU merupakan ide yang sangat Prematur dan penelitian yang sangat tidak jelas dasarnya, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah untuk menyiapkan transportasi massal yg handal dan terintegrasi, bukan membiarkan suatu perbuatan melanggar hukum karena dalam Bernegara tidak dapat bersifat parsial harus di adakan kerjasama bersama Instansi Lain seperti Kepolisian terkait trayek dan aturan hukumnya, Pemerintah dapat mengambil langkah strategis dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat agar memutuskan untuk kendaraan roda dua hanya digunakan untuk jasa angkutan barang seperti delivery makanan, delivery barang dsb. Pengaturan lebih lanjut dapat dituangkan dalan permen tersendiri atau peraturan daerah demikian Ujarnya(#) .

Penulis : Sarwo Premono

Publish : Syaiful M.

Editor    : Alfian Nur

Admin Polri54150 Posts

tribratanews.polri.go.id "Portal Berita Resmi Polri : Obyektif - Dipercaya - Patisipatif"

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password