Kasat Lantas Polres Pesawaran Lampung Ikuti Focus Group Discussion Angkutan Online

Tribratanews.polri.go.id – Polda Lampung. Dengan maraknya angkutan penumpang yang berbasis aplikasi (Online) di Provinsi Lampung, beberapa pihak gelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Arinas Bandar Lampung, Kamis (11/04/2018).

Kapolres Pesawaran AKBP Syaiful Wahyudi S.Ik, MH melalui Kasatlantas Polres Pesawaran AKP Poeloeng Arsya Sidanu S.Ik mengatakan bahwa FGD dilaksanakan dalam rangka mencari solusi pada problematika angkutan penumpang berbasis aplikasi. “Ya benar kita baru saja melaksanakan FDG dengan beberapa pihak yang terkait, hal tersebut merujuk pada problematika angkutan online yang sampai saat ini masih mengalami kerancuan, terutama soal pengaturan penggunaan roda dua untuk penumpang umum, angkutan online dan angkutan antar moda,” kata Kasat Lantas.

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasat Lantas Polres Bandar Lampung Kompol M. Syauzarnanda Mega, Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Poeloeng Arsya Sidanu S.Ik, Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Sofyan, Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Reza Khomaini, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Iskandar Zulkarnain, Pengamat Transportasi Lampung sekaligus Ketua Kelompok Keahlian Transportasi Jurusan Teknik Sipil Unila Aleksander Purba, Pakar Hukum Universitas Lampung Budiyono dan Pakar Hukum Universitas Bandar Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Program studi ilmu hukum Anggalana, Wakil Rektor III Bambang Hartono, Dosen Fakultas Teknik Juniardi dan Ikhsan Karim.

Dalam FDG tersebut telah disepakati delapan kesepakatan yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum juga sekaligus menjadi rujukan dalam penegakan hukum sesuai dengan undang-undang lalu lintas. “Hasil dari FGD yang kita laksanakan ada delapan kesepakatan diantaranya bahwa Pemerintahan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 sudah diakomodasi dan disetujui oleh semua pihak, hanya beberapa angkutan berbasis aplikasi terutama pengemudinya yang merasa keberatan karena tidak mau disamakan dengan jasa angkutan umum melainkan menyebut dirinya jasa angkutan pribadi, sementara jasa angkutan umum selama ini selalu memenuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka diperlukan hadirnya ketegasan pemerintah dalam hal ini untuk mencegah konflik yang terus berlanjut semenjak adanya angkutan berbasis aplikasi. Negara harus memberikan nilai keadilan secara menyeluruh bagi penumpang (Kenyamanan) dan negara (Pajak).

Yang kedua bahwa secara administrasi, negara dan kebijakan publik selama ini melakukan pembiaran terhadap angkutan berbasis aplikasi, maka angkutan berbasis aplikasi masih bersifat ilegal, oleh karena itu dibentuklah Permenhub No.108 Tahun 2017 tersebut yang memberikan 2 opsi untuk angkutan online yaitu Angkutan berbasis aplikasi atau angkutan online harus mengikuti dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Permenhub No.108 Tahun 2017, apabila menolak untuk mengikuti, maka harus diuji ulang dan diatur kembali mekanismenya kemudian Angkutan online yang menolak memakai undang-undang tetap harus berada di bawah naungan Perum.

Yang ketiga bahwa banyak negara maju dan negara berkembang yang menolak hadirnya angkutan online sehingga belum adanya regulasi yang jelas terkait mekanisme aplikasi online ini, yang menjadi permasalahan selama ini adalah menyangkut status dan tarif dari angkutan online, maka seharusnya kehadiran dari angkutan online ini dikaji ulang kembali baik dari kelayakannya, tarifnya, serta fasilitasnya dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang baik.

Yang keempat bahwa berdasarkan pasal 47 Ayat 3 UU No.22 Tahun 2009 yang diperuntukkan sebagai angkutan umum adalah kendaraan roda 4, sedangkan kendaraan roda 2 menurut kajian akademik tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum, sementara persyaratan untuk menjadi angkutan umum adalah Kendaraan memiliki KIR, Pemasangan stiker di kendaraan untuk memberikan kenyamanan penumpang, Pengemudi memiliki SIM A Umum, Kendaraan menggunakan plat kuning, Kemudian untuk angkutan umum R2 harus memiliki MOU dengan pihak terkait dari pemerintah serta memiliki kelayakan fasilitas sebagai angkutan.

Yang kelima bahwa masih banyak pengemudi dan pengendara jasa angkutan online yang masih menggunakan aplikasinya atau Handphonenya saat berkendara demi mengejar target sehingga membahayakan dirinya bahkan penumpangnya sehingga perlu diadakannya pemahaman dan pendidikan lebih tentang berkendara aman. Bagi pengemudi dan pengendara yang masih melanggar hal ini agar para pimpinan dari jasa angkutan online ini segera memberhentikan.

Yang keenam bahwa para pimpinan dari jasa angkutan online perlu memperhatikan lebih lanjut terkait asuransi terhadap penumpang ataupun pengendara dan pengemudi jasa angkutan online.

Yang ketujuh bahwa pemerintah harus memberikan pemetaan yang jelas untuk trayek jasa angkutan online guna mencegah kemacetan yang sering timbul akibat menumpuknya jasa angkutan online.

Terakhir yang kedelapa bahwa perlu dibuatnya aplikasi register karena masih banyak pengemudi yang datang tidak sesuai dengan pesanan dalam aplikasi penumpang,” tutup Kasat Lantas Polres Pesawaran.

Penulis : Tim Humas Polres Pesawaran
Editor    : Alfian Nurnas
Publish : Rizal-Zld

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password