Kapolri Hadir Sebagai Keynote Speaker dalam Seminar Nasional di Pusham UII Yogyakarta

tribratanews.polri.go.id -PoldaDIY, Kapolri Jend Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D. hadir sebagai Keynote Speaker dalam Seminar Nasional “Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik”, Sabtu 31/03/2018. Kapolri dipanelkan bersama dengan I Dewa Gede Palguna, SH, M.Hum. (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), Prof Dr. Hj. Ni’matul Huda, SH., M.Hum. (Dosen Fak. Hukum UII) Mochammad Choirul Anam, SH. (Komisioner Komnas HAM RI), Aksel Tomte (Peneliti NCHR Univ. OSLO Norwegia).

Acara yang digelar oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII ini juga untuk meluncurkan buku yang berjudul “Hukum HAM dan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, karya Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si. dan Eko Riyadi, SH., MH.

Dalam paparannya Kapolri berpendapat bahwa negara indonesia sekarang ini berada pada posisi demokrasi yang lebih mengarah pada model demokrasi liberal. Di mana seluruh rakyatnya lebih bebas untuk berpendapat dan mengutarakan opini, sehingga dengan hal ini muncul persoalan di mana negara harus memilih untuk mendahulukan demokrasinya atau mendahulukan kesejahteraan rakyatnya.

“Sehingga ada dua rute menuju demokrasi, yang pertama demokrasi harus dengan dipaksakan karena ada partisipasi publik, idealnya dengan hal ini pembangunan yang mensejahterakan rakyatnya akan tercapai, dan yang kedua adalah pemerintah tidak memperdulikan sistem politik demokrasinya, apapun namanya yang penting rakyatnya sejahtera maka perlahan lahan ruang kebebasan terbuka, mereka sudah dewasa untuk berdemokrasi.”

Menurutnya demokrasi liberal dapat diterapkan kepada masyarakat yang siap menerima demokrasi ini dengan ditandai besarnya kelas menengah.

“Ya karena masyarakat yang seperti ini adalah mereka yang telah mengedepankan pemikiran rasional dibanding emosional, masyarakat paham kapan mereka harus berbicara, kapan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang mereka anggap sesuai dengan koridor,” ucapnya di hadapan para hadirin.

Kapolri mengatakan bahwa suatu negara sebenarnya mempunyai kontrak antara pemerintah dengan rakyatnya, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan keamanan dan kenyamanan bagi setiap penduduknya tapi pemerintah berhak untuk memberikan perintah, begitu juga sebaliknya rakyat harus mengikuti perintah yang telah ditetapkan, dan kontrak bisa diputus ketika salah satu pihak (pemerintahan/rakyat) tidak dapat memenuhi kewajiban pada prinsipnya pendirian suatu negara.

penulis : Fitri
editor : Afian
publish : Jay

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password