Ciptakan Good and Clean Governance, Polda Bali Sosialisasikan Peraturan Kapolri

WhatsApp Image 2018-03-13 at 11.11.41

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali – Untuk menciptakan good and clean governance serta mendukung program quick wins, Kepolisian Daerah Bali secara terus menerus melaksanakan sosialisasi Peraturan Kapolri (Perkap). Kali ini Bidang Hukum (Bidkum) bersama Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Bali menggelar sosialisasi dan penyuluhan hukum Perkap No. 8, 9 dan 10 Tahun 2017 di Gedung Perkasa Raga Garwita (PRG) Polda Bali, Selasa (13/3/2018).

WhatsApp Image 2018-03-13 at 11.13.35Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Bidang Hukum (Kabid Kum) Polda Bali Kombes Pol. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum. dan dihadiri Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Bali Ny. Ayu Alit Widana, Dir Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, S.I.K., M.Si. dan Kabid Dokkes Polda Bali Kombes Pol. dr. Agung Widjajanto, Sp.F., DFM. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diikuti 180 personel terdiri dari perwakilan Satker jajaran Polda Bali, Bhayangkari Daerah Bali dan ASN Polda Bali.

Saat membacakan sambutan Kapolda Bali, Kombes Pol. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum. mengatakan Perkap No. 8 Tahun 2017 mengatur tentang penyampaian laporan kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara Perkap No. 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Perkap No. 10 Tahun 2017 mengatur tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah oleh pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut mantan Waka Polresta Denpasar ini, sebagai anggota Polri harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance dan bersih. Untuk mewujudkan hal itu harus dimulai dari personel itu sendiri dengan menerapkan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hedonis dalam kehidupan sehari-hari. Harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi sebagai cerminan hidup bersahaja untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian untuk meningkatkan integritas, kinerja dan profesionalisme anggota, perlu dilakukan pengawasan untuk memantau bidang usaha yang dilakukan anggota.  Dalam melaksanakan usaha, ada tiga larangan yang harus ditaati anggota Polri. Pertama, anggota polri dilarang bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sendiri di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.

Kedua, anggota Polri dilarang bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor atau instansi Polri demi kepentingan pribadi. Ketiga, anggota Polri dilarang memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya. Disamping penyuluhan hukum mengenai ketiga Perkap tersebut di atas, Polda Bali juga mensosialisasikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Perwira melati tiga di pundak ini menjelaskan, sesuai yang tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1998 bahwa warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai hak mengeluarkan aspirasi maupun pemikiran secara bebas serta memperoleh perlindungan hukum. Namun disisi lain masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dimuka umum juga dituntut berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kita sebagai anggota polri mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, prinsip praduga tak bersalah, netral equality before the law, profesional, prosedural dan akuntabel sesuai dengan SOP yang ada,” ujarnya.

Kemudian berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi tersebut, Polri harus dapat melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan aturan yang ada dalam UU ITE dan perlu untuk disosialisasikan lebih lanjut.

“Saya minta kepada para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk belajar memahami, mengerti dan bertanya yang berkaitan dengan materi yang diberikan  oleh narasumber,” pesan Kabid Kum Polda Bali.

Penulis  : I Ketut Bina Wartawan

Editor    : Swanjaya

Publish  : I Putu Suwardhana.M

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password