Masyarakat Tabanan Terima 15.000 Sertifikat Tanah dari Presiden Jokowi

Tribratanews.polri.go.id –Polda Bali – Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo menyerahkan 15.000 sertifikat tanah kepada kepada masyarakat Tabanan di Taman Pujaan Bangsa Margarana, Tabanan, Jumat (23/2/2018). Sertifikat tanah diserahkan kepada 12 orang perwakilan penerima sertifikat dan disaksikan oleh Para Menteri Kabinet Kerja.

WhatsApp Image 2018-02-23 at 13.19.45Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Gede Alit Widana, S.H., M.Si., Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P. dan Bupati Tabanan Ni Luh Putu Eka Wiryastuti.

Dihadapan 9.097 masyarakat Tabanan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hampir semua wilayah di Indonesia terjadi permasalahan sengketa tanah, baik itu sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pihak swasta.

Untuk itu, pensertifikatan kepemilikan tanah menjadi hal penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki. “Punya lahan harus punya bukti sah kepemilikan lahan. Provinsi Bali akan jadi provinsi pertama yang seluruh tanahnya tersertifikasi. Tahun 2024 tanah di seluruh wilayah Indonesia akan tersertifikasi,” kata Presiden Jokowi Widodo.

Kemudian, Jokowi Widodo berpesan kepada para penerima sertifikat agar sertifikat tersebut dirawat dengan baik dan nantinya dapat dimanfaatkan untuk hal positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan. “Sertifikatnya dibungkus dengan plastik dan difotocopy. Kalau  sertifikat mau  digunakan sebagai agunan di Bank, manfaatkan pinjaman tersebut  untuk hal yang produktif bukan untuk foya-foya,“ imbuhnya.

Sementara Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas pencanangan program nasional pensertifikatan tanah masyarakat. Program ini sangat bermanfaat karena dapat membantu rakyat kecil. Dengan memiliki sertifikat tanah secara gratis, masyarakat memiliki kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki serta dapat menjadi penggerak perekonomian keluarga khususnya sebagai modal awal dalam mengembangkan usaha. “Jangan sertifikat diagunkan untuk tujuan yang tidak jelas, manfaatkan untuk sesuatu yang produktif,“ imbuhnya.

Gubernur Bali berharap setelah program pensertifikatan tanah masyarakat, Pemerintah Pusat dapat melanjutkan program ini untuk sertifikasi tanah Barang Milik Negara (BMN) dan sertifikasi tanah Barang Milik Daerah (BMD). Salah satu kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib adalah sulitnya melakukan penataan dan administrasi aset daerah.

“Dengan program nasional maka akan dapat mengakselerasi terwujudnya tertib administrasi pengelolaan aset dan selanjutnya akan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat,“ terangnya.

Penulis  : I Ketut Bina Wartawan

Editor    : Swanjaya

Publish  : I Putu Suwardhana.M

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password