Penyeruan 6 Seruan Moral untuk Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan

Tribratanews.polri.go.id – Polda Metro Jaya, Selasa (20/2/2018) Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari 185 aktivis, tokoh, akademisi, pegiat sosial menyerukan 6 seruan moral untuk menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan. Acara yang merupakan inisiatif dari Setara Institute dan beberapa organisasi lainya ini digelar di Hotel Century Park pada Selasa (20/2/2018).

Seruan tersebut, lantaran mereka menangkap adanya kecenderungan fundamentalisme agama dalam berbagai ragam dan wujudnya. Sepertti halnya, berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak awal tahun ini. Misalnya, serangan fisik terhadap tokoh-tokoh agama, dan persekusi terhadap kelompok minoritas keagamaan menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan.

“Extremisme kanan tidak kompatibel dengan kondisi Indonesia yang majemuk. Fundamentalisme yang mengeras dalam bentuk persekusi maupun diskriminasi harus ditangani dengan efisien,” ujar Hendardi. Hendardi menambahkan bahwa seruan ini juga ditujukan untuk mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam menjaga dan merawat keberagaman.

Berikut  6 poin Seruan Moral yang dibacakan :

1. Merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku/etnis,agama, ras, golongan dan daerah. Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebhinekaan tersebut.

2. Pemerintahan Negara sebagai pengelola berbagai sumber daya politik hukum dan keamanan harus mengambil tindakan yang tepat lagi professional dalam merespon setiap upaya yang mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa yang bhineka.

3. Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa “Tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia” dan “Kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi”. Maka standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.

4. Kompetisi di setiap perhelatan politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah pada tahun ini, juga Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun depan, tidak boleh menggunakan cara-cara Machiavelis melalui politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi sosial.

5. Setiap elemen masyarakat khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebhinekaan merupakan ruh kebangsaan. Sehingga setiap orang harus memiliki cipta, rasa, dan karsa untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman.

6. Para tokoh dan pemuka agama sebagai simbul utama spiritualitas keagamaan dalam dimensi transdental maupun sosial, memiliki peran sentral dalam merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaam Indonesia. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan.

“Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen agama,” Tutup Rangkuti.

Penulis : Eges

Editor : Alfian

Publish : Fitri

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password