Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas

Tribratanews.polri.go.id Polda Papua, Jayapura – Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki menghadiri Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas di depan kantor Bawaslu Provinsi Papua, Rabu (14/02/2018).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bawaslu Provinsi Papua Ibu Fegie Y. Wattimena, Staf ahli Kodam XVII Cenderawasih Bidang Ilpengtek dan Lingkungan Hidup Kolonel Infantri Vendi Lumingkewas, Kapengdam Kodam XVII Cenderawasih, Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt. Lipius Biniluk, Pimred RRI, Ketua Ombudsman Papua Bapak Sabar Iwanggin, Para pimpinan atau perwakilan 5 Partai politik, tokoh Agama serta masyarakat, para mahasiswa dan pelajar.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua dalam kesempatan tersebut mengatakan, Bawaslu memiliki tanggung jawab mengajak semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan pilkada yang damai, dimana hambatan dalam pelaksanaan pilkada adalah politik uang dan politisasi SARA.

“Politik uang sangat rawan di 7 daerah pilkada dimana Papua termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, Bawaslu mengajak semua pihak untuk menolak politik uang dan politisasi SARA, kita harus bersepakat dan berkomitmen menciptakan demokrasi yang berkualitas tanpa politik uang dan politisasi SARA,” kata Fegie.

Wakapolda Papua yang juga hadir mengatakan, Ada 6 faktor mempengaruhi pelaksaan Pilkada yaitu, KPU dan Bawaslu harus independen, jangan ada pergerakan masa untuk mengintervensi KPU dan Bawaslu. Netralitas TNI-Polri. Pemda tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung salah satu pasangan calon. Para calon dan timses tidak mengerahkan masa untuk menyelesaikan konflik. Media sosial harus seimbang dalam pemberitaan. Dan yang terakhir pemberdayaan pemantauan ormas dan tokoh agama, tokoh adat, dalam stakeholder holder.

“Strategi Kapolda dalam pelaksanaan Pilkada, apabila ada masalah mengedepankan Bawaslu, Panwas dan KPU. Apabila masalah yang muncul berkembang maka akan dilakukan pertemuan agar potensi konflik tidak menjadi konflik,” terang Wakapolda.

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas-

Lagi kata Wakapolda, Polri telah membentuk satgas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap politik uang dan masalah SARA. Wakapolda berharap dalam pelaksanaan Pilkada tidak menimbulkan ketidak nyamanan. Selama pilkada tidak ada unjuk rasa, demo dan kampanye hitam, diganti dengan audensi pertemuan yang bermanfaat.

“Kita tidak mematikan demokrasi tetapi mendukung Pilkada yang aman dan demokrasi. Tokoh masyarakat harus mendukung pengamanan agar Papua tetap aman, apabila ada permasalahan akan di selesaikan dengan cepat. Kapolda sudah mengingatkan jangan sampai ada korban jiwa dalam Pilkada dan Kapolda akan mendukung deklarasi ini untuk menjamin demokrasi,” pungkas Wakapolda Papua Brigjen Pol Krs. Yakobus Marjuki.

Hal senada disampaikan Staf Ahli Pangdam XVII Cenderawasih bidang Ilpengtek dan Lingkungan Hidup, Kolonel Infantri Vendi Lumingkewas mengatakan, seluruh pihak harus bersama-sama melawan politik uang, karena kesejahteraan rakyat Papua lebih penting dibandingkan dengan setumpuk uang.

“Perilaku koruptif seperti politik uang tidak dibenarkan, Pilkada bukan ajang saling menyerang dan menjatuhkan. Para calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada dapat mengedepankan persatuan dan Kesatuan bangsa. Para paslon harus berkompetisi dengan sehat dan sprotif,” kata Kolonel Infantri Vendi.

Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt. Lipiyus Biniluk mengatakan, setiap pribadi yang terlibat dalam pilkada harus mengimplementasikan apa yang telah di bahas, Ketegasan Bawaslu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada.

“Para tokoh agama sepenuhnya mendukung Bawaslu, KPU, Polda dan Kodam dan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada 2018,” tegas Pdt. Lipiyus Biniluk.

Usai sambutan dilanjutkan pembacaan komitmen deklarasi tolak dan lawan politik uang dan polisasi SARA untuk pilkada damai 2018 yang berintegritas oleh 5 perwakilan partai politik, diantaranya partai Demokrat, partai PKS, partai PDIP, partai PKB, dan Partai Gerindra dan pelaksaan deklarasi dengan mengecapkan telapak tangan yang disiapkan panitia.

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas--

Penulis: Rei

Editor: Alfian Nur

Publisher: Rei

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password