Dir Reskrimum Polda Bali Ajak Masyarakat Bali Ciptakan Pilkada Rukun dan Damai

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Bali, Kombes Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H. sebagai narasumber dalam program acara Temu Wirasa di TVRI Bali, Jalan Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Rabu (7/2/2018). Guru Besar Unud Prof. I Ketut Rai Setiabudi, S.H., M.Si. juga turut hadir sebagai narasumber dalam acara yang mengusung tema “Pilkada Rukun dan Damai”.

Dir Reskrimum Polda Bali mengatakan, Pilkada merupakan sarana bagi rakyat untuk berdaulat. Agar Pilkada berjalan demokratis, seluruh tahapannya diatur dalam Undang-Undang, baik Pilkada Gubernur dan Bupati. Kalau masyarakat sudah mengikuti aturan yang sudah ditentukan maka pelaksanaan Pilkada akan berjalan denga aman.

Dalam rangka mengatisipasi hal-hal yag tidak diinginkan, Polda Bali sudah melaksanakan Latihan Pra Operasi kepada semua personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja Agung-2018. Sehingga dalam pengamanan Pilkada, seluruh personel akan melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai dengan SOP. Selain itu, Latihan Sispamkota juga sudah digelar untuk mengetahui cara bertindak yang harus diambil ketika terjadi hal yang tidak diharapkan. Bahkan dalam pengamanan, Polri juga dibantu TNI sebagai unsur kekuatan serta melibatkan Pecalang.

“Tidak kalah penting, sebelum tahap Pilkada dimulai, Polda Bali sudah melaksanakan Ops Cipta Kondiisi dengan mengedepankan preventif dan preemtif. Dalam ops ini, fungsi Reskrim melaksanakan penegakan hukum terutama dalam memberantas premanisme,” ungkap Kombes Pol. Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H.

Dijelaskannya, pelanggaran tindak pidana Pilkada merupakan leks spesialis dimana tata cara penangannya dilakukan secara khusus. Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang, terdapat lebih dari 24 jenis tindak pidana khusus terkait Pilkada. Ketika masyarakat menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana Pilkada, agar dilaporkan ke Bawaslu.

“Disana ada Sentra Gakkumdu yang nantinya akan menganalisa apakah permasalahan tersebut termasuk sengketa atau pelanggaran. Contohnya, pengerusakan baliho, pemalsuan surat, money politic dan black campaign,” tuturnya.

Lebih lanjut, perwira melati tiga ini mengatakan bahwa Kapolri menginstruksikan untuk dibentuk tim anti money politic. Jadi, kalau terjadi kasus money politic maka polisi tidak segan-segan melakukan penindakan. “Semua sudah dipetakan. Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan money potitic, sudah tidak saatnya suap menyuap di jaman now,” harapnya.

Apakah janji-janji dalam Pilkada termasuk dalam tindak pidana money politic? Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof. I Ketut Rai Setiabudi, S.H., M.Si. mengatakan bahwa janji itu sama dengan program. Saat kampanye, masing-masing calon menyampaikan program-program. Masyarakat harus menggunakan hati nuraninya untuk memilih pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. “Jadi, masyarakat yang menilai, mana program yang realistis dan masyarakat juga harus mengkaji mana yang masuk akal,” tandasnya.

Tidak hanya itu, untuk mengantisipasi adanya berita hoax dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, Polri sudah menyiapkan unit cyber crime dan cyber troops. Tugasnya adalah memonitor dan melakukan patroli di dunia maya. Polisi akan memantau akun medsos yang menyebarkan berita propokatif. “Jika ditemukan maka pemilik akun akan dicari dan ditindak. “Intinya masyarakat jangan mudah terprovokasi dan terhasut,” terangnya.

Perwira lulusan Akpol tahun 1989 ini berharap, agar masyarakat Bali menyambut pesta demokrasi ini denga hati yang tulus. “Jangan melakukan tindakan diluar koridor. Pilihlah pemimpin yang akan membawa Bali menjadi sejahtera. Segera lapor apabila menemukan pelanggaran dan tindak pidana Pilkada, sehingga Pilkada tahun 2018 dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai,” imbaunya.

Penulis : Komang Arya

Editor   : Sarjana

Publish : Windyasa

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password