Kabag Binops Biro Ops Polda Bali: Pilkada Bali Harus Aman dan Damai

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali, Dua kali dalam sebulan, Polda Bali mendapat kesempatan untuk mengisi program acara Halo Kamtibmas di Bali TV, Jalan Kebo Iwa, Denpasar. Kali ini Bidang Humas Polda Bali menghadirkan Kabagbinops Biro Ops Polda Bali AKBP I Wayan Jiartana, S.H., S.I.K., M.Si. sebagai narasumber pada acara talkshow dengan tema “Pilkada yang Aman dan Damai”. Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 wita ini, juga menghadirkan narasumber dari kalangan pengacara, I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., CLA, Selasa (6/2/2018).

AKBP I Wayan Jiartana, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan, ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yaitu pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Pelanggaran Pemilu itu sendiri terbagi dalam 3 hal, yakni pelanggaran dari segi pidana, segi administrasi dan segi penyelenggara.

Sementara sengketa Pemilu dibagi dua yaitu sengketa pemilihan menyangkut hasil pemilihan dan sengketa menyangkut proses pemilihan. “Jadi lima hal tersebut merupakan bingkai besar sesungguhnya dalam penegakan hukum Pemilu itu sendiri dan semua sudah punya mekanismenya sendiri,” ujar AKBP I Wayan Jiartana, S.H., S.I.K., M.Si.

Perwira melati dua di pundak ini menjelaskan, pelanggaran dan sengketa Pemilu yang terjadi akan menjadi salah satu pemicu terjadinya Pilkada yang tidak aman dan damai. Dimana situasi tersebut sangat berpotensi terjadinya benturan antar pendukung masing-masing Paslon. Untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak suasana Pilkada, pihak Kepolisian Daerah Bali sudah melakukan tiga kegiatan.

Pertama, melaksanakan kegiatan di luar tahapan Pilkada. Pada tahapan ini, personel Polda Bali melaksanakan latihan pra operasi bersama dan latihan sistem pengamanan kota (sispamkota). Kedua, melaksanakan kegiatan cipta kondisi menjelang tahapan Pilkada. Di tahap ini, kegiatan lebih mengedepankan proaktif preventif yang mengedepankan manajemen sosial, manajemen media dan kemitraan yang dilakukan oleh Fungsi Intelijen, Humas dan Binmas.

Ketiga, melaksanakan kegiatan pengamanan pada tahap Pilkada. Saat tahapan ini, personel yang terlibat dalam Ops Mantap Praja Agung 2018 melaksanakan pengamanan terhadap seluruh kegiatan tahapan Pilkada, mulai dari penetapan Paslon, penentuan nomor urut Paslon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan Paslon pemenang Pilkada hingga pelantikan. “Mudah-mudahan dengan hal ini dapat menciptakan Pilkada yang aman dan damai,” harapnya.

Bagaimana jika terjadi perang opini dan kampanye hitam melalui media sosial (medsos) saat Pilkada? Perwira melati dua di pundak ini mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu bijak dalam menggunakan medsos. Untuk mencegah terjadinya kampanye hitam, pihak KPU sudah meminta kepada masing-masing Paslon untuk mendaftarkan akun medsos yang akan digunakan untuk berkampanye. “Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya akun gelap berisi kampanye hitam, fitnah dan lain-lain,” tegasnya.

Jika hal itu masih tetap terjadi, maka pihaknya sudah menyiapkan antisipasi dengan memanfaatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari tiga unsur, yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Segala jenis pelanggaran dan tindak pidana Pilkada akan diproses sesuai mekanisme yang sudah ditentukan dalam Sentra Gakkumdu.

“Itu dilakukan sebagai suatu antisipasi apabila kegiatan preemtif gagal dilaksanakan, sehingga pengguna medsos yang melanggar akan diberikan tindakan represif melalui penegakan hukum,” terangnya.

Penulis : Bina Wartawan

Editor   : Swanjaya

Publish : Adhitya Yoga

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password