Bersama Danramil, Kapolsek Pallangga Gelar Penertiban Tambang Liar di Dusun Sogaya

Artikel, Bersama Danramil, Kapolsek Pallangga Gelar Penertiban Tambang Liar di Dusun Sogaya

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Kapolsek Pallangga Akp Amin Juraid bersama Danramil Pallangga Kapten Inf. Santoso menggelar penertiban tambang Liar di Dusun Sogaya Desa Julukanaya dan Dusun Bontobila Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa, Sabtu (3/2/18) Sekitar 15.00 Wita.

Dalam kegiatan penertiban tersebut ditemukan beberapa mesin pompa penghisap pasir di lokasi tambang yang ada di Dusun Sogaya Desa Julukanaya Kec. Pallangga
Kab. Gowa dimana lokasi tsb diduga milik H. Dullah Dg. Lawa (CV. Baji Areng), Umur 50 Thn, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Malino Kec. Somba Opu Kab. Gowa namun tidak beroperasi.

Karena tdk ada alat serta tenaga untuk mengangkat mesin pompa tsb sehingga Tim Gabungan meninggalkan lokasi untuk melakukan Koordinasi lebih lanjut dengan Pihak Pemda Gowa (Tim terpadu) yang telah dibentuk sebelumnya.

Pukul 23. 00 Wita Kegiatan Operasi Penertiban Tambang Galian C dilanjutkan dan di pimpin langsung oleh Bpk. Dandim Gowa Letkol Inf. Al Amin Sarmono didampingi Danramil Pallangga bersama Kapolsek Pallangga dan Satpol PP Kab. Gowa.

Pada saat Tim Gabungan tiba dilokasi Tambang tersebut ternyata mesin pompa Penghisap Pasir yang ada didalam lokasi sudah tidak kelihatan. Sekitar Pukul 22.30 Wita, Dandim Gowa Letkol Inf. Al Amin Sarmono mengarahkan kepada Pihak Polsek Pallangga dan Koramil Pallangga serta Satpol PP Gowa termasuk Kades Julukanaya dan Kades Julubori serta beberapa Orang Warga yang sempat hadir malam itu memerintahkan malam ini melakukan penjagaan dan stand by di Lokasi Tambang agar para Pelaku2 Tambang tidak melakukan aktifitasnya dan mengambil serta menyembunyikan mesin dan alat-alat lainnya yang ada di Lokasi Tambang.

Sekitar Pukul 00.10 Wita, Dandim Gowa Letkol Inf. Al Amin Sarmono meninggalkan lokasi Tambang, dan selanjutnya Tim Gabungan Polsek Palangga, Koramil Pallangga, Kades Julubori, Kades Julukanaya dibantu beberapa orang Warga sekitar melakukan penjagaan dan “Stand by” disekitar lokasi Tambang yang ada di Dsn. Bontobila Ds. Julubori dan Dsn. Sogaya Desa Julukanaya Kec. Pallangga Kab. Gowa.

Sekitar Pukul 00.45 Wita, alat berat yang akan dipakai mengangkat Alat Mesin penghisap pasir Milik Pemda Gowa tiba di lokasi Tambang yg ada di Dsn. Sogaya Desa Jululanaya Kec. Pallangga Kab. Gowa.

Selain mengamankan 7 (Tujuh) Unit Mesin Pompa Penghisap Pasir Tim terpadu juga berhasil mengamankan 4 Unit Mobil Truk yang ditinggal pergi Sopirnya disekitar lokasi Tambang masing-masing :
1. Mobil Truk DD 9562 XU
Sopir An. Lel. Iwan.
2. Mobil Truk DD 9722 GA
Sopir An. Lel. Daeng Situju.
3. Mobil Truk DD 8700 XQ
Sopir An. Lel. Lili.
4. Mobil Truk DD 9502 BC
Sopir An. Lel. Sandi.

Pada Minggu (4/2/18) dini hari sekitar 08.40 Wita, Tim Terpadu Kab. Gowa melakukan Evakuasi dan pengangkatan mesin pompa penghisap pasir di Dsn. Bontobila Ds. Julubori masing-masing milik :
1. Hj. Imma 2 Unit mesin.
2. Baso Dg Mangung 1 Unit
Mesin.
3. Bahtiar Dg Ngampa 1 Unit
Mesin.

Dan selanjutnya Tim terpadu bergeser ke Dsn. Sogaya Ds. Julukanaya mengevakuasi Mesin penghisap pasir masing2 milik :
1. Hasbi 1 Unit Mesin.
2. Sitakka 1 Unit Mesin.
3. Tidak diketahui pemiliknya
1 Unit Mesin.

Jadi jumlah keseluruhan alat mesin penghisap yg di amankan sebagai BB (Barang
Bukti) adalah sebanyak 7 Unit
ditambah 4 Unit Mobil Truk.

Dalam Kegiatan Evakuasi pengangkatan Alat Mesin penghisap pasir tersebut di saksikan langsung oleh Dandim 1409 Gowa bersama Tripika dan Warga setempat.

Pelaksanaan Penertiban Tambang liar/ilegal yang dilakukan oleh Tim Terpadu merupakan Tindak lanjut Perintah Tegas Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga SIK., MSi. Bahwa tidak ada yang boleh melakukan aktifitas Tambang tanpa memiliki izin dari pihak berwenang.

Pukul 14.20 Wita, BB berupa 7 Unit Mesin Penghisap pasir dan 4 Unit Mobil Truk diamankan di Mapolsek Pallangga. Dan pelaksanaan penertiban dan evakuasi BB berjalan dengan aman dan kondusif. (Humas Polres Gowa)

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Isi ayat pada pasal tersebut bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya pasir beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan untuk kemakmuran atau kensejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 diperjelas lagi didalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah”.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa galian C (dalam hal ini pasir) yang terkandung didalam bumi menjadi milik Negara bukan milik perorangan meski berada di tanah mililk warga. Warga tidak berhak untuk menggali atau menambang pasir yang terkandung didalamnya tanpa persetujuan pemerintah, kecuali untuk kepentingan membangun rumah pribadi.

Penggalian tanahpun sebenarnya dilarang kecuali pengggalian untuk kepentingan umum seperti penggalian lubang tiang listrik, penggalian lubang tiang telpon. Namun yang jelas bahwa penggalian dan pengambilan bahan golongan C dibenarkan apabila pengambilan bahan galian golongan C sudah memiliki izin dari pemerintah dan apabila nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara ekonomis “diperjual-belikan”.

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan perusahaan galian C seharusnya tidak dapat lagi ditolerir. Pasalnya, kerusakan itu tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar wilayah tambang, namun sudah mengganggu kenyamanan masyarakat.

Melakukan penambangan batuan (galian C) tanpa izin, akan dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 10 Milyar.

Penulis : Juan

Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password