Pelayanan Publik Polres Banyuwangi Mendapatkan Penghargaan dari Kemenpan RB dan Menjadi Role Model

Tribratanews.polri.go.id – Polda Jatim – Polres Banyuwangi –  AKBP Donny Adityawarman., S.I.K., M.Si Kapolres Banyuwangi  menerima penghargaan dan menjadi role model pelayanan publik dari Kemenpan RB bersama 72 kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota tahun 2017. Penghargaan yang diperoleh Polres Banyuwangi dalam kategori jenis pelayanan pembuatan SIM baru dan SKCK. Tentu dalam mendapatkan penghargaan tersebut tidak diperoleh dengan begitu saja. Penilaian tersebut ditetapkan setelah dua tahun dari ditetapkannya menjadi role model karena inovasi yang dimilikinya dalam memberikan pelayanan publik dan komitmen tanpa henti terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyuwangi.

Polres Banyuwangi mendapatkan predikat baik bersama dengan Polres Kutai Kartanagera, Polres Metro Tangerang, Polres Metro Jakarta Selatan, Polresta Banjarmasin, Polres Penajam Paser Utara, Polresta Pontianak Kota, Polrestabes Semarang, dan Polres Pangkalpinang. Penyerahan hasil evaluasi dan pemberian penghargaan kepada Polres Banyuwangi atas pelayanan publik terbaik tahun 2017 ini  diterima langsung oleh Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman., S.I.K., M.Si di Ruang Serbaguna Kemenpan RB, Jakarta pada Rabu, tanggal 24 Januari 2018, dan dihadiri oleh para pimpinan instansi pelayanan publik Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi unit pelayanan publik yang berada pada 72 Kabupaten/Kota Role Model di Indonesia.

Selain Polres Banyuwangi ada 33 Kantor DPM-PTSP Provinsi dan 72 DPM-PTSP Kabupaten/Kota (jenis pelayanan penerbitan SIUP, TDP dan IMB), 72 Disdukcapil Kabupaten/Kota (jenis pelayanan pengurusan Akta Kelahiran dan Pembuatan KTP) dan 61 RSUD Kabupaten/Kota (jenis pelayanan IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap). Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada 33 Kantor Pertanahan (jenis pelayanan pembuatan sertifikat), 32 Balai POM (jenis pelayanan uji sample pihak ke 3) dan Kepolisian Resort (jenis pelayanan pembuatan SIM baru dan SKCK).

Dalam laporannya, Deputi Pelayanan Publik Prof. Diah Natalisa menyampaikan bahwa evaluasi ini dilaksanakan agar para Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap memiliki komitmen supaya tanpa henti terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dilingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

9e74734f-6f21-4494-b8aa-1b1e96aa00df

Selain itu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik dilaksanakan sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah  lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.“Pemerintah terus mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang prima dan profesional, untuk itu maka pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan,” jelas Prof. Diah.

Deputi Pelayanan Publik menjelaskan bahwa terdapat 6 faktor penilaian evaluasi pelayanan publik antara lain; Aspek kebijakan (30%);Profesionalisme SDM (18%);Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%);Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan (15%);Sarana prasarana (15%); dan Inovasi Pelayanan Publik (7%).

Pada kesempatan ini, Menteri PANRB Asman Abnur menyampaikan bahwa evaluasi kinerja pelayanan publik dilaksanakan dalam rangka peningkatan peringkat kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia dapat mencapai peringkat 40 pada EODB (Ease of Doing Bussiness) 2020. Hal ini telah menjadi fokus capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wapres Jusuf Kalla.

“Evaluasi dan pemberian penghargaan ini juga bertujuan untuk memotivasi dan mengapresiasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang dijadikan Role Model untuk dapat menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik secara baik dan benar serta mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Role Model untuk berkompetisi untuk mewujudkan pelayanan prima”, ujar Menteri Asman.

Diharapkan dengan adanya evaluasi ini dapat menambah wawasan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Role Model tentang strategi pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penulis : Setyo B.2401 / Humas Res BWI

Editor : Alfian Nurnas

Publish : Setyo Bakti

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password