Polisi Amankan Unras di Kantor DPRD Lampung Barat

IMG_5554

Tribratanews.polri.go.id – Polda Lampung/Polres Lampung Barat. Jajaran Kepolisian Resor Lampung Barat dan di bantu dari Polsek Sumberjaya dan Polsek Balik Bukit sebanyak kurang lebih 91 personil melakukan pengamanan unjuk rasa (Unras) masyarakat Pekon Tambak di kantor DPRD Lampung Barat pada Senin 22/01/2018.

Pengamanan aksi unjuk rasa ini di pimpin langsung Waka Polres Lampung Barat Kompol Sukandar,SH. bersama Kabag Ops Dwi Toni Arisandy,SH. dan Kapolsek Sumberjaya, Kompol Arjon Safrie,SH. Kapolsek Balik Bukit AKP Abdurrahman,SH. berikut Kasat Intel dan kasi Propam serta anggota sebanyak 91 personil di bantu TNI berikut Sat Pol PP Lampung Barat.

unrasSebelumnya Waka Polres Lampung Barat Kompol Sukandar,SH. mengambil apel dan memberikan arahan terkait tentang teknis pengamanan, saat pengamanan anggota tidak di perbolehkan membawa senjata api, Anggota yang terlibat pengamanan tidak terprovokasi oleh pengunjuk rasa, dan harus selalu bersikap humanis. Tim Negosiator harus mampu menyampaikan himbauan dan tata tertib dalam unjuk rasa, sehingga dalam kegiatan unjuk rasa dapat berjalan lancar dan tertib,” Ucap Waka.

IMG_5550Sementara Dalam orasi Massa sebanyak 70 orang masyarakat Pekon padang tambak, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat menyampaian tuntutan masyarakat terhadap Peratin Pekon Padang Tambak melalui LHP Pekon Padang Tambak kepada DPRD Lampung Barat.

Kegiatan aksi unjuk rasa oleh Forum Masyarakat Pekon Padang Tambak merupakan pengawalan terkait penyampaian tuntutan masyarakat terhadap Peratin Pekon Padang Tambak Kurnaidi melalui LHP Pekon Padang Tambak Azhari kepada DPRD Lampung Barat dikarnakan pada saat dilakukan hearing di DPRD Lampung Barat sebelumnya berjalan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Pekon Padang Tambak.

demo 1Tuntutan forum masyarakat Pekon Padang Tambak untuk memberhentikan Peratin Pekon Padang Tambak dari jabatannya tanpa syarat dikarenakan pelanggaran administratif diantaranya yaitu Pelaksanaan pembangunan GSG tidak sesuai kesepakatan awal, Pengangkatan Juru tulis tidak sesuai dengan aturan, Pemberhentian dan pengangkatan kepala pemangku tidak sesuai aturan, Roda pemerintahan Pekon tidak berjalan, Peratin tidak melihat skala prioritas atas pemanfaatan pembangunan, Kurangnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indikasi pungutan liar pelayanan administratif Pekon, dan Nepotisme.

Setelah menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara tertib ke rumah masing-masing dengan mengendarai kendaraan Truck, kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Penulis         : Edi Susanto/Polres Lambar

Editor           : Alfian Nurnas

Publish         : Edi S

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password