Sinergitas Polres Banyuwangi, Kejaksaan dan Panwaslu Siap Gelar Pemilukada Jatim Damai dan Aman

Tribratanews.polri.go.id – Polda Jatim – Polres Banyuwangi – Sentra Penegakan Hukum (Gakkumdu)  Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legislatif Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR Ri dan DPD (Pileg), sampai Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 sudah resmi ditandatangani oleh tiga lembaga, yakni Panwaslu, Polres Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

Penandatanganan nota kesepahaman Gakkumdu tersebut merupakan salah satu perangkat kelengkapan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) guna mengawal pelaksanaan pesta demokrasi dalam Pilgub, Pileg dan Pilpres 2019.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Osing Delles, Kamis (18/1). Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kapolres Banyuwangi, AKBP Donny Adityawarman, S.I.K., M.Si,  Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang mewakil Kajari, Budi Hartono dan Ketua Panitia Pemgawas Pemilu (Panwaslu) Banyuwangi, Hasyim Wahid.

“Pembentukan Gakkumdu merupakan bentuk untuk mengawal pelaksanaan pesta demokrasi dalam Pligub, Pileg dan Pilpres. Dengan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak awal kita bekerja memberikan iklim politik yang aman, damai dan kondusif,” ujar Kapolres Banyuwangi, AKBP Donny Adityawarman.

Kapolres lebih lanjut mengatakan bahwa mekanisme pelaporan, laporan awal akan diterima oleh Panwaslu, kemudian dikoordinasikan dengan Polres dan kejaksaan. Jika dari hasil Panwaslu akan menindaklanjuti maka ada waktu selama 3 hari oleh Panwaslu dan setelah itu Penyidik Polri yang tergabung dalam Gakkumdu menindak lanjuti dan berkoordinasi dengan kejaksaan.

001. a gakkumdu

“Sesuai dengan aturan yang ada yaitu Undang Undang Nomer 10 Tahun 2016, sudah disebutkan semua secara rinci seperti apa alur dan mekanisme penanganan pelaporan dan permasalahan terkait Pemilu. Artinya setelah 3 hari dari Panwaslu nanti akan berkoordinasi secepatnya dengan kejaksaan untuk menyelesaikan BAP untuk segera bisa disidangkan,” Ujar Kapolres Banyuwangi.

AKBP Donny menambahkan berada ditangani oleh Panwaslu kewenangan untuk melakukan kajian awal terhadap laporan maupun temuan pelanggaran. Apakah hal itu merupakan pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran administrasi ataukan sengketa Pemilu bahkan mungkin bukan merupakan suatu pelanggaran. Jadi yang cenderung aktif adalah Panwaslu.

Ketua Panwaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid menjelaskan bahwa hal-hal yang diduga sebagai pidana Pemilu sudah diatur secara detail dalam Undang Undang Pemilu yang berlaku. Seperti menghilangkan hak pilih orang lain.

“Jika ada yang terbukti menghilangkan hak pilih orang lain, atau mencoblos dua kali. Itu contoh pidana Pemilu, dan masih ada banyak yang bisa masuk kategori dalam pidana Pemilu seperti itu,” ujar Hasyim Wahid.

Dikatakan mantan wartawan TV itu, pada prinsipnya setiap laporan itu akan diterima. Kemudian Panwaslu akan melakukan kajian, apakah itu masuk pelanggaran pidana Pemilu, Pelanggaran administrasi, sengketa Pemilu atau bukan pelanggaran.

“Kalau misalnya dugaan Pemilu, maka kita akan koordinasi dan tindak lanjuti ke sentra Gakkumdu. Kalau kemudian itu sengketa pemilu akan kita tindak lanjuti sendiri, khusus untuk dugaan pidana Pemilu kita harus berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu yang didalamnya ada kepolisian dan kejaksaan,” terang Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman itu dihadiri Kasatreskrim Polres Banyuwangi, AKP Sodik Effendi, S.H., Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi Edy Saiful Anwar dan tim dari Kejaksaaan Negeri Banyuwangi.

Penulis : Setyo B.1901 / Humas Res BWI

Editor : Alfian Nurnas

Publish : Setyo Bakti

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password