Mabes Polri Tekankan Anggota Netral dalam Pilkada Serentak Tahap II

Tribratanews.polri.go.id – Mabes Polri, Menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahap II Tahun 2018, Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan pengamanan (Div Propam ) memberikan arahan dan penekanan kepada seluruh personil agar netral dan tidak memihak.

Arahan yang dikeluarkan Kadiv Propam Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, selasa,16/1/2018.

Adapun Arahannya berikut ini :

NETRALITAS POLRI DIDALAM MENYAMBUT PESTA DEMOKRASI PEMILU & PILKADA 2018/2019

Pengertian NETRALITAS :

Netralitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas)

NETRALITAS POLRI

Didalam pelaksanaan pengamanan pemilihan umum & pemilihan umum kepala daerah yang akan segera berlangsung WAJIB bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik Praktis sebagai anggota POLRI, maka dari itu seluruh anggota POLRI WAJIB mempedomani sikap netralitas antara lain sbb:

  1. Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala / wakil kepala daerah / Caleg.
  1. Dilarang menerima / meminta / mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak Parpol, Paslon dan Tim Sukses pada kegiatan Pemilu / Pemilukada.
  1. Dilarang menggunakan / memasang / menyuruh orang lain untuk memasang atribut2  yang bertuliskan / bergambar PARPOL, CALEG, dan PASLON.
  1. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara / narasumber  pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali didalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
  1. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar / foto bakal pasangan calon kepala / wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial.
  1. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala / wakil kepala daerah / Caleg.
  1. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakkan dalam bentuk apapun kepada calon kepala / wakil kepala daerah / Caleg / Tim Sukses. Yang WAJIB dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu / Pemilukada.
  1. Dilarang menjadi pengurus / anggota tim sukses Paslon / Caleg didalam Pemilu / Pemilukada.
  1. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yg dapat menguntungkan / merugikan kepentingan politik Parpol maupun Paslon / Caleg didalam kegiatan Pemilu / Pemilukada.
  1. Dilarang memberikan fasilitas2 dinas maupun pribadi guna kepentingan Parpol, Caleg, Paslon Pilkada, Tim Suksesp dan Paslon Pres / Wapres pada masa kampanye.
  1. Dilarang melakukan kampanye hitam (Black Campain) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.
  1. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu / Pemilukada.
  1. Dilarang menjadi Panitia Umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (PANWASLU) serta turut campur tangan didalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Demikian pedoman sikap netralitas anggota Polri untuk dipedomani dan dilaksanakan.(*)

Penulis : Tim

Editor : Alfian Nurnas

Publish : Daenk/Tuan Muda

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password