Polres Palu, Masuk Zona Hijau Pelayanan Publik

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulteng – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melaksanakan Penelitian Kepatuhan Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik berdasarkan standar pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 khusus untuk Polri.

Rancangan standar pelayanan yang menjadi ukuran penelitian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 paling sedikit memuat komponen yaitu dasar hukum, persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan fasilitas.

Disamping itu, kompetensi pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen tersebut yang dijadikan tolok ukur penilaian tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap Polri.

Dalam penilaian, unit pelayanan yang dinilai adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan permohonan SIM baru perseorangan (SIM A DAN C).

Untuk Tahun 2017, dari 461 Polres, diambil contoh sebanyak 153 Polres seluruh Indonesia. Untuk Polres Palu, pengurusan dan pelayanan SIM mendapatkan nilai 96.00, sementara pelayanan SKCK mendapatkan nilai 98.00.

Sebagai contoh kategori penilaian yang telah ditetapkan untuk Kementerian dan Lembaga, nilai tingkat kepatuhan, zona 1 penilaian 0-55 rendah atau merah, zona 2 56-88 sedang atau kuning, sementara zona 3 penilaian 89-110 tinggi atau Hijau. Berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Ombudsman RI tersebut, Polres Palu masuk dalam kategori zona 3 atau zona hijau.

Guna mengantisipasi penelitian Ombudsman RI di Tahun 2018, diharapkan para Kapolda di seluruh jajaran untuk meningkatkan terus pelayanan di bidang Kepolisian sesuai Commander Wish Kapolri, yang meliputi melaksanakan reformasi kultur atau perilaku (Hilangkan Perilaku Koruptif), melaksanakan perbaikan layanan publik, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusianya, meningkatkan profesionalisme Polri, meningkatkan stabilitas kamtibmas serta melaksanakan manajemen media dengan benar.

Selain itu, Ombudsman juga mengharapkan dapat mematuhi ketentuan sebagaimana telah digariskan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, berikan sanksi tegas terhadap unit pelayanan yang memperoleh nilai kepatuhan rendah (zona merah) dengan melakukan rotasi, pilih sumber daya manusia yang benar-benar berkomitmen untuk perbaikan layanan publik, bagi yang memperoleh nilai kepatuhan sedang (zona kuning) agar diberikan peringatan.

Penulis      : Tim
Editor        : Alfian Nurnas
Publish      : Abdi Sudrajab

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password