Kapolres Majene Hadiri Pertemuan dalam Membahas Perda Miras di Aula DPRD Majene

photo_2018-01-04_07-38-46

tribratanews.polri.go.id – Polda Sulbar, Pertemuan yang di Gelar oleh DPRD Majene terkait pembahasan mengenai Perda Miras dihadiri oleh berbagai pihak maupun elemen, salah satunya nampak terlihat Kapolres Majene AKBP Asri Effendy, SIK, Rabu (3/1/18) di Aula kantor DPRD.

photo_2018-01-04_07-38-46

Pertemuan dalam membahas Perda tentang miras juga di hadiri langsung Bupati Majene, Unsur muspida Lainnya , Ketua DPRD bersama Anggota dan elemen masyarakat yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan , LSM , Partai Politik , Lembaga Agama , dan Unsur Tokoh – tokoh Masyarakat dan Agama di Kab. Majene .

Pada Pelaksanaannya, kegiatan diawali dengan sambutan Ketua DPRD, di lanjutkan dengan penyampaian dari Bupati Majene sekaligus membuka acara.

Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD sebagai moderator mempersilahkan Kepala Dinas Koperasi dan Pansus 2 DPRD untuk menjelaskan dan menguraikan perda 2017 tentang Miras bisa terbit.

Menurut Ketua DPRD Kab. Majene bahwa pembatalan dapat di lakukan mengacu pada Permendagri No.80 tahun 2015, Ayat 141 . dimana adanya kesepakatan sehingga Bupati mengajukan surat pembatalan ke Gubernur sebelum 7 hari pada saat perda itu di keluarkan. Tuturnya

Untuk menjaga stabilitas keamanan di masyarakat Bupati Majene melakukan konsultasi dengan DPRD sesuai dengan peraturan Permendagri No. 80 Tahun 2015 Ayat 141 dan Harus punya dasar hukum mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD juga membuka sesi dengar pendapat dari beberapa elemen yakni Nahdatul Ulama Cab. Majene, Muhamadiyah, IGI ( Ikatan Guru Indonesia ), Dewan Mesjid Majene, HMI, PMII, FPPI, WALHI, Akademisi Unsulbar, Serta tokoh agama dan tokoh Masyarakat yang hadir di dalam kegiatan tersebut .

Dalam pertemuan tersebut ada 3 hal yang dapat disimpulkan yaitu :
1. Bahwa Perda Tahun 2012 , 2017 dan seluruh aturan menyangkut peredaran Miras dan lain-lain, di tolak dengan alasan menjadi Polemik di masyarakat pada umumnya.

2. Perlunya sosialisasi dari Pihak Pemerintah tentang rencana sosialisasi baik dari kegiatan pemerintahan, media massa, maupun media On line sehingga penerapan perda di ketahui oleh orang banyak.

3. Mengawal administrasi yang di ajukan ke Gubernur Sulawesi Barat sebagai langkah transparansi pemerintah menghadapi Polemik Tersebut. Menyuarakan pembatalan Perda Miras dan mengusulkan tentang larangan minuman keras di Kab. Majene.

Sementara itu, Kapolres Majene AKBP Asri Effendy, SIK dalam kesempatannya menyatakan mendukung penuh kegiatan tersebut sebagai mana dalam rangka proses menuju wilayah yang aman kondusif dari Miras.

“Kami telah melakukan upaya hukum akan tetapi Perda yang di keluarkan oleh Pemda Kab. Majene belum terlalu mengikat. secara prosedural, Pihak Polres hanya menyita dan memberi pemahaman kepada Penjual yang terjaring kegiatan Kepolisian untuk tidak menjual kembali”. Tutur Kapolres

Penulis : dhyman

Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password