Polres Banyuwangi, Penyelenggara Pemilu dan Stake Holder Siap, Sukseskan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019

Tribratanews.polri.go.id Polda Jatim – Polres Banyuwangi  –  Menakar Kesiapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPD, DPR dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi melaksanakan rapat koordinasi dengan stake holder se-kabupaten Banyuwangi, bertempat di hall room Hotel Ketapang Indah Kecamatan Kalipuro, pada hari jum’at,  tanggal 22 Desember 2017 pukul 14.00 s/d 16.30 Wib.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari jajaran Forpimda Kabupaten Banyuwangi Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman., S.I.K., M.Si., Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Inf. Ruli Nuryanto, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Suhartaya, M.Tr. Hanla., dan Bpk. Pujo Staf Ahli Pemkab Banyuwangi. Sementara itu dari Komisioner Panwaslu Kabupaten Banyuwangi hadir Aksan Mustofa dan Drs. Cipto Nugroho, sedangkan dari  KPU Kabupaten Banyuwangi Edi Syaiful Anwar, Pengurus Askab (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Banyuwangi diwakili oleh Mura’i sekretaris Askab, Pers/Wartawan, Organisasi Profesi, dan LSM Kabupaten Banyuwangi.

Rapat koordinasi yang mengambil tema, menakar kesipan Pileg dan Pilpres 2019 diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Panwaslu Kabupaten Banyuwangi yang disampaikan oleh Aksan Mustofa, yang mengharapkan partisipasi dari semua pihak untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap Pileg dan Pilpres 2019.

Komisioner Panwaslu tersebut juga menyampaikan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) atau pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan untuk berfoto bersama dengan calon dan tidak boleh memasang foto bersama calon ditempat umum.

“Kami berharap dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 nanti, angka partisipasi pemilih dalam menggunakan hal pilihnya dapat meningkat, selain itu kami juga berharap peran serta semua pihak dan rakyat secara bersama-sama ikut mengawasi dan memantau jalannya pemilihan umum mendatang,“ harap Aksan Mustofa.

Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman, menyampaikan tentang kesiapan dari jajaran kepolisian yang berada dibawah kepemimpinannya untuk mengawal pelaksanaan pesta demokrasi, pemilihan umum dalam suasana yang aman dan damai. Polres Banyuwangi dan Polsek Jajaran akan menjaga stabilitas Kamtibmas tetap aman, kondusif sehingga Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bisa terselenggara sesuai dengan pentahapan yang telah ditentukan dan terjadwalkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu.

“ Hendaknya penyelenggara Pemilu terutama KPU dengan dibantu oleh PPK dan PPS didalam melakukan pemutakhiran data pemilih, benar-benar bisa memastikan warga masyarakat yang mempunyai hak pilih terdata masuk dalam daftar pemilih, sehingga ada jaminan dan kepastian bagi masyarakat untuk dapat memberikan hak suaranya,“ demikian harapan AKBP Donny.

Kapolres Banyuwangi juga mengingatkan bahwa netralitas TNI dan Polri dalam pemilihan umum calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 dan pemilihan umum 2019, tidak perlu diragukan lagi. Pemilu yang aman dan damai di Banyuwangi, bakal terwujud melalui sinergitas Polri TNI, dan dukungan semua pihak baik Penyelenggara Pemilu, peserta pemilu dan seluruh elemen masyarakat di Bumi Blambangan.

f3238470-b195-4199-9746-576e1d83d141

Menanggapi pertanyaan dari Sekretaris Askab, Mura’i yang mengajukan pertanyaan, bagaimana warga masyarakat yang sudah meninggal dunia namun namanya ternyata masih tercantum dalam daftar pemilih, Pujo Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa data pemilih yang akurat berdasarkan kondisi riil di lapangan untuk itu masih perlu adanya perbaikan secara berkelanjutan.

Anggota KPU Kabupaten Banyuwangi, Edi Syaiful Anwar memberikan penjelasan tentang hal tersebut bahwa data pemilih bersumber dari data kependudukan yang sifatnya dinamis, selalu berubah disebabkan adanya warga yang meninggal dunia, pemilih pemula, pindah masuk,  pindah keluar dan perubahan status menjadi anggota TNI/Polri. Warga yang telah meninggal dunia apabila tidak dilaporkan maka data dikependudukan masih tetap muncul.

“Data pemilih dari kependudukan yang diserahkan kepada KPU akan kita lakukan pencocokan atau verifikasi, jangan sampai ada warga masyarakat yang mempunyai hak pilih sampai tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kesalahan dari pembuatan daftar pemilih tersebut,” terang Edi Syaiful.

Lebih lanjut komisioner KPU Banyuwangi tersebut menyampaikan hasil verifikasi faktual terhadap partai politik (Parpol) hanya dilakukan terhadap partai baru, sedangkan untuk Parpol lama masih menunggu keputusan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Parpol yang menang gugatan di Bawaslu lolos pada tahapan pendaftaran sebanyak 9 Parpol namun di Banyuwangi yang menyerahkan berkas ke KPU hanya 4 Parpol.

Penulis : Setyo Bakti.2212 / Humas Res BWI

Editor : Alfian Nurnas

Publish : Setyo Bakti

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password