Polda DIY Menangkan Praperadilan Ganti Rugi 50 Milyar

tribratanews.polri.go.id -PoldaDIY, Polda DIY kembali menghadapi permohonan praperadilan tentang ganti kerugian sebesar 50 M yang ditujukan kepada Kapolda DIY Brigjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., yang dilayangkan oleh Effi Idawati (pemilik catering Supardi) melalui tim kuasa hukumnya yang terdiri dari Oncan Poerba SH, Willyam H Saragih SH, dan FX Yoga Nugrahanto SH. Sidang praperadilan tersebut dilaksanakan di ruang Garuda Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada permohonan tersebut, Polda DIY selaku sebagai Termohon I, Kajari Yogyakarta sebagai Termohon II dan Menteri Keuangan RI sebagai Turut Termohon.

“Dalam amar putusannya, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 7.500.-,” kata Hakim Tunggal R. T. Cokro hendromukti, SH., yang didampingi oleh Panitera Pengganti Y. Susetyo, S.H., saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rabu (20/12/2017).

Hakim Tunggal T. Cokro menolak segala dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dan sependapat dengan dalil yang diutarakan oleh kuasa Termohon. Hal ini diungkapkan hakim dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 95 KUHAP Hakim pengadilan berwenang mengadili pra peradilan sesuai Pasal 95 KUHAP namun sesuai PP 92 th 2015 pasal 7 ayat 1 hanya dapat diajukan paling lama 3 bulan setelah pemberitahuan putusan yang mempunyi kekutan hukum tetap, dengan adanya putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap bukan setelah putusan peninjuan kembali sehingga Permohonan yg diajukan pemohon tidak beralasan hukum karenanya ditolak.

Saat dikonfirmasi juruwarta TribrataNews, Kuasa hukum Polda DIY, Heru Nurcahya,S.H., M.H., menyampaikan dari awal berpendapat bahwa permohonan praperadilan tentang ganti rugi itu telah melewati waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) PP No 92 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Hakim telah tepat dan cermat di dalam memutuskan perkara peradilan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut kuasa hukum Polda DIY menjelaskan sebagaimana diketahui Pasal 7 ayat (1) berbunyi Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau putusan kasasi.

“Artinya apabila disandingkan kedua ketentuan diatas, permohonan dari Termohon sudah melampaui batas waktu yg ditentukan oleh UU khususnya apabila dikaitkan dengan batas waktu pengajuan permohonan praperadilan berdasarkan arti Putusan yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde),” jelasnya.

penulis : TimProDIY
editor : Alfian
publish : Jay

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password