Gelar Focus Group Disccusion, Kapolda Malut dan Komunitas Jurnalis Hukum Kriminal Bahas Kerawanan Pilgub di Malut

FGD Malut

Tribratanews.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Focus Group Discussion (FGD) yang gagas Komunitas Journalis Hukum Kriminal (KAJIH) Maluku Utara (Malut) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Malut melalui Bidang Humas yang bertajuk ‘Rawankah Pilgub 2018?’ yang dilaksanakan di Royal Resto Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Malut berjalan sukses.

FGD dengan narasumber dari berbagai kalangan baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Malut) yang di hadiri Ketua, Muksin Amrin dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diwakili oleh Buhari Mahmud serta dari aparat keamanan yakni Kapolda Malut, Brigjen Pol Drs Achmat Juri M.Hum yang diwakili Kepala Biro Operasional (Karo Ops), Kombes Pol Juwari dan Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Sachono diwakili Pasipers Mayor Inf Anag Setyoadi serta kalangan akademisi yakni Herman Usman maupun pengamat media melalui Ketua Aliansi Jurnalis Indepent (AJI) Mahmud Ici.

Kerawanan pilgub 2018 menurut Karo Ops Polda Malut, Kombes Pol Juwari, tergantung pada niat dari masing-masing baik paslon, pendukung serta masyarakat, sebab untuk mengsukseskan pemilihan lima tahunan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak salah satunya masyarakat.

“Kalau bicara soal rawan atau tidakkah pemilu ini itu tergantug pada kita masing-masing, kalau niat kita buat aman maka akan berjalan aman, tapi kalau niat kita buruk maka akan berakhir buruk juga.” ungkapnya.

Meski begitu kata Karo Ops Polda Malut, Polda tetap mempersiapkan personil yang ada untuk tetap memberikan rasa aman dalam pemilihan Gubernur tahun 2018 mendatang, sebab pengalaman dari tahun- ke tahun adanya fanatisme politik membuat jajaran Polda Malut tetap bekerja sesusai prosedural di setiap Kabupaten dan Kota yang ada di Malut.

“Kami berharap beban ini tidak  hanya dibebankan kepada kami selaku pihak keamanan. Tanggungjawab pilgub adalah tanggungjawab kita semua.” ungkap Kombes Pol Juwari.

Sementara Danrem 152/Babullah yang diwakili Pasipers Mayor Inf Anag Setyoadi menyampaikan siap membek-up Polda Malut untuk pengamanan, meski begitu dirinya juga menekankan bahwa Netralitas TNI merupakan harga mati yang tidak bisa dibeli dengan politik pragmatis.

“Jangan coba-coba prajurit TNI terlibat dalam politik praktis, karena itu akan menyengsarahkan, prinsipnya TNI tetap bersinergi mengawal hajatan pesta demokrasi lima tahun sekali itu.” tegasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diwakili oleh Buhari Mahmud menyebutkan, pemetaan tingkat kerawaaan 10 Kabupaten/Kota dalam menghadapi pilgub mulai dilakukan. Sebab tanggal 12 Februari penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mulai berjalan, untuk itu ini membuat KPU juga bekerja sesuai perintah konstitusi pemilu kada.

“Prinsipnya KPU, Bawaslu komponen lain membantu kami sehingga harapan masyarakat Malut melahirkan pemilu berkualitas.” ungkap Buhary.

Muksin Amrin selaku ketua Bawaslu Malut mengatakan, Indeks kerawanan pemilu (IKP), untuk Malut masuk katergori sedang, hal ini sebagaimana dalam penyampaian Bawaslu Republik Indonesia yang disampaikan secara Nasional, maka pada prinsipnya penyelegara itu hanya melaksanakan amanah UU pemilu dan Bawaslu punya keningan kuat mendorong pemilu yang baik.

“Kita keterbatasan SDM untuk melakukan pengawasan di 10 Kabupaten/Kota dan kita juga memiliki mata dan telinga yang terbatas, makanya kita harap ada sinergitas dari semua pihak, dan menjadi kendala banyak masyarakat yang tidak melaporkan ada pelanggaran di lapangan, tapi mereka akan melakukan laporan jika KPU sudah mengambil keputusan, paling sering kita yang dapat pelanggaran dibandingkan terima langsung dari masyarakat.” akunya.

Sementara Herman Usman mengatakan, Pilgub yang aman, nyaman dan harmonis tergantung komitmen bagi penyelenggara untuk membawa pilgub secara damai dan harmonis.

“Masa depan Provinsi Malut berada di tangan penyelenggara. Karena itu Komitmen untuk mengawal Pilgub secara lebih baik.” harap Herman Usman.

Mahmmud Ici selaku Ketua AJI perwakilan Malut menekankan kepada seluruh Journalis agar tetap mengedepankan kode etik tanpa menyebarkan berbagai isu yang bisa membuat suasana semakin memanas, namun Journalis terutama reporter untuk tetap menyejukan situasi sehingga pemilu bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Adanya isu hoax memicu tingkat kerawanan, karena itu jadilah media yang penerang dan penenang bagi masyarakat Malut.” harapnya.

 

Penulis            : Wanto Tftt

Editor              : Alfian Nur

Publish            : Mandala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password