Jadi Pemateri Sosialisasi Pajak Daerah, Kasat Lantas Polres Soppeng Perkenalkan Program Unggulan Korlantas Polri

photo_2017-12-07_11-18-11-1280

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Hotel Grand Saota Kec. Lalabata Soppeng menjadi lokasi dilaksanakannya sosialisasi pajak daerah yang dilaksanakan UPT Dispenda Provinsi Sulsel, Rabu (6/12/17).

Dalam kegiatan tersebut hadir Kasat Lantas Polres Soppeng AKP Ahmad jafar selaku pemateri sosialisasi pajak.

Dalam sambutannya, Kasat Lantas menyampaikan program unggulan Korlantas Polri yaitu E-Samsat, serta pp 60 tahun 2017 tentang PNBP dan penyelesaian perkara E-Tilang serta program unggulan satlantas TAQR Satlantas Polres Soppeng.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekertaris Badan pendapatan Daerah Sulsel, Kemal Renindo yang dalam sambutannya menyampaikan presentase target dan pencapaian Pajak Daerah tahun anggaran 2017.

Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, nah langkah yang ditempuh Pemda Kab. Soppeng yang menggandeng Satlantas Polres Soppeng untuk mensosialisasikan pajak adalah langkah yang tepat.

Sosialisasi adalah salah cara agar wajib pajak menjadi sadar, beberapa cara lain yang bisa ditempuh adalah :

Pertama, memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak.

Kedua, meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

Ketiga, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Keempat, law enforcement (Penegakan hukum). Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterent efect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak.

Kelima, membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja.

Keenam, merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

Penulis : Bara

Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password