Diapresiasi Ungkap OTT, Polda Malut Diminta Tetapkan Status PNS Terduga Pungli

Tribratanews.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Pengungkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapuh Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagaimana yang diungkap Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) terhadap salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakrtrans) Provinsi Malut dengan inisial JL mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satu praktisi hukum di Malut, Fahruddin Maloko mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja satgas saber pungli Polda Malut yang bisa mengugkap dua kasus OTT dalam waktu hanya satu bulan.

“Ini kinerja yang sangat baik yang harus diberikan apresiasi kepada tim satgas saber pungli Polda Malut,” ungkap Fahruddin.

Meski begitu Fahrudin juga mengatakan, untuk tahapan dan proses pro justitia Polda Malut, harus berhati-hati dalam melakukan penelah, sebab OTT sudah merupakan satu peristiwa pidana yang segala unsurnya telah terpenuhi.

“Kasus OTT ini 1X24 jam, status dari orang yang ditahan itu sudah bisa disampaikan ke public.” akunya.

Untuk itu kata dia, kasus OTT ini, nanti akan dilihat penyidik sebagaimana yang baru terungkap di Hotel Boulevard tersebut, apakah uang itu merupakan salah satu persyaratan untuk melurusakan perijinan lift atau eskalator sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ataukah tidak.

“Kalau pegawai yang ditangkap itu dengan sengaja meminta uang dengan iming-iming meluruskan proses perijinan dan sementara permintaan itu tidak diatur dalam peraturan yang ada, itu sudah merupakan pungli nyata,” tuturnya.

Untuk dugaan keterlibatan orang lainya menurut Fahruddin, itu sepenuhnya ada di tangan penyidik dalam melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang ditangkap, namun penyidik juga harus melihat secara jelih terkait dengan berbagai barang bukti terutama dokumen yang ada.

“Jika kita berpatokan pada peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2016 tentang dasar hukum pembentukan saber pungli meliputi, Bea, iuran, titipan, pajak dan saweran atau tarif yang dibayarkan oleh orang yang berwenang, makanya pengertian pugutan itu memberikan sesuatu yang melanggar hukum, makanya harus dilihat posisi orang yang ditangkap, apakah ijin yang dikeluarkan tersebut perlu ada tandatangan pihak lain? dan itu harus di teliti betul,” tegasnya.

Bahkan dijuga menegaskan, jika dalam dokumen yang disita penyidik tidak membebankan adanya pungutan, maka itu sudah merupakan satu tidak pidana yang harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Jika dalam dokumen yang disita itu tidak mencamtumkan biaya oleh Dinas terkait, maka ini sudah merupakan satu tindak pidana, maka itu penyidik juga akan mencari tau apakah pelaku itu melakukan aksi secara sendiri ataukan ada keterlibatan pihak lainya,” katanya.

Untuk dirinya menegaskan kepada Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, sebagai pimpinan tertinggi di Malut, melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan evisien dengan melaksanakan mengoptimalkan pemanfaatan personil di satuan kerja sarana prasana baik yang ada di Kementerian lembaga maupun pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara optimal.

“Jadi Gubernur harus memperkuat mental aparatur di tingkat paling bawah untuk tidak bermental mudah disogok dan sebagainya, sebagaimana nawacita dari Presiden RI Joko Widodo,” pungkasnya.

Penulis             : Wanto Tftt

Editor              : Alfian Nur

Publish            : Mandala

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password