Ini Penjelasan Lengkap Kapolres Tidore Terkait Kasus Pemalsuan e-KTP

Tribratanews.polri.go.id – Polda Maluku Utara, Polres Tidore Kepulauan (Tikep) menggelar Konferensi Pers tentang pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan (e-KTP). Kamis, 30/11/2017/

Dalam penjelasan Kapolres Tikep, AKBP Azhari Juanda S.ik mengatakan, kasus pemalsuan e-KTP ini dengan tersangka atas nama Muhammad Abduh alias Rep (39), warga asal Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang berdomisili di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara Tikep.

“Terungkapnya kasus pemalsusan e-KTP ini berawal dari informasi dari Masyarakat tentang adanya dugaan pemalsuan pembuatan KTP Elektronik yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial MA alias Rep, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tidore Kepulauan turun ke TKP melakukan Pemantauan,  setelah cukup bukti, Tim Opsnal Sat Reskrim didampingi Staf Kelurahan Sofifi dan 2 ( dua) orang masyarakat sekitar melakukan Penggerebekan di tempat usaha pelaku serta mengamankan pelaku dan barang bukti untuk di bawa ke Mapolres.” Jelas Kapolres

Ditengah – tengah konferensi, penyidik menghadirkan tersangka dan barang bukti berupa 2 unit monitor 14 inci merk LG, 1 unit CPU Komputer, 1 unit Printer Canon MP 237, 1 unit Camera Canon EOS 500D, 1 unit Memory Card 8GB, 1 unit Mesin Pres,s/Laminating, 1 unit Bluetooth eksternal, 1 unit Handphone Samsung warna putih dengan no Handphone 082194057870, 12 Lembar Kertas Foto, 3 Lembar KTP Palsu, 5 Buah Flash Disk dan 76 Pembungkus Plastik Laminating.

“Tersangka telah melakukan kegiatan tersebut mulai dari bulan maret 2016, tersangka melakukan kegiatan tersebut sendirian tanpa dibantu siapapun, berdasarkan pengakuan tersangka sudah mencetak 11 buah KTP dengan rincian 7 lembar e-KTP dan 4 lembar KTP biasa. Tersangka mematok harga pembuatan KTP sebesar Rp. 50.000 untuk KTP biasa dan Rp. 100.000 untuk e-KTP serta selain dengan KTP tersangka juga pernah membuat editan foto copy KK yang dirubah anggota dan editan foto copy BPJS.” Ungkap Kapolres

Kapolres Tikep juga menegaskan, dalam kasus pemalsuan identitas tersebut tersangka akan dijerat dengan pasal 96 jo pasal 5 huruf dan g undang undang no 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

“Yang berbunyi, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 5 huruf f dan huruf g, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 1 Miliar.” Tegasnya

“Kini tersangka telah ditahan di sel tahanan Mapolres Tidore Kepulauan guna menjalani proses hukum.” Tutup Kapolres.

Penulis             : Ulfa

Editor              : Alfian Nur

Publish            : Mandala

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password