Pamitan dengan Wartawan, Kapolres Sidrap Apresiasi Kinerja Awak Media yang Menyajikan Berita Berimbang

mudik

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Diakhir masa jabatannya sebagai Kapolres Sidrap, AKBP Witarsa Aji menyempatkan diri bersilaturrahmi kepada seluruh awak media.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian kantor Media Citra Televisi (MCTV) Sidrap di BTN Mula Rezky Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Jumat (24/11/17) Malam.

Pada kesempatan tersebut Kapolres mengapresiasi kinerja baik media cetak, online dan elektronik yang ada di Kabupaten Sidrap.

“Terima kasih atas pemberitaan maupun ekspose berimbang yang selama ini dilakukan oleh media – media yang ada di Sidrap,” ujar Witarsa

Mantan Kapolres Enrekang tersebut juga menyampaikan bahwa Polisi merupakan mitra dari wartawan dan akan senantiasa bekerja sama dalam hal pemberitaan demi mengangkat citra polri di mata masyarakat.

“Polisi tak perlu takut lagi dengan kehadiran wartawan begitupun sebaliknya, karena mereka adalah rekan kita yang akan mengekspose kegiatan kita ke publik, tanpa mereka kita tidak akan mampu terlihat oleh masyarakat luas,” lanjutnya

Pria Kelahiran Bandung 42 tahun silam tersebut juga mengharapkan peningkatan kompetensi dan Standart kinerja para jurnalis khususnya media elektronik agar tidak ketinggalan oleh media – media elektronik selevel nasional.

“Saya berharap khususnya media MCTV Sidrap bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pemberitaan, mampu mengeksplore potensi yang ada di Kabupaten Sidrap sehingga penonton tidak bosan dengan pemberitaan yang monoton” tuturnya

Seperti diketahui Kapolres Sidrap AKBP Witarsa Aji tertanggal 16 Nopember 2017 telah menerima surat telegram Kapolri dan akan menjabat sebagai Wadir Narkoba Polda Gorontalo.

Dengan digelarnya silaturahmi ini diharapkan sinergitas antara media dan Polri semakin erat dengan tetap memberikan informasi kepada Polri terkait perkembangan situasi yang ada di daerah kabupaten sinjai sehingga penanganan terhadap kasus yang ada dapat ditangani dengan cepat.

Kemitraan antara polisi dengan pers sebagai sebuah institusi, sebagai entitas, bahkan antara oknum dengan oknum, sesungguhnya adalah sebuah kewajaran profesionalitas. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sementara pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan gra?k maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagian lingkup kemitraan antara keduanya, ada yang diformalkan, melalui sebuah Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Dewan Pers. Dalam upaya memperkuat jalinan kerjasama antara Pers dengan Polri, pada tahun 2012, bertepatan dengan Hari Pers Nasional di Jambi, dilaksanakan sebuah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dengan Dewan Pers.

Nota Kesepahaman itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian dugaan terjadi tindak pidana akibat pemberitaan pers, serta memperjelas mekanisme pemberian bantuan Dewan Pers kepada Polri terkait dengan pemberian keterangan sebagai ahli. Substansi Nota Kesepahaman Polri dengan Dewan Pers, di antaranya : (1) Apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka penyelesainnya mendahulukan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.

(2) Apabila Polri menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkonsultasi dengan Dewan Pers, (3) Dewan Pers memberikan kajian dan saran pendapat secara tertulis kepada Polri bahwa pemberitaan dimaksud melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Di dalam kemitraan, polisi tetap diikat oleh berbagai macam peraturan maupun kode etik profesi. Demikian pula insan pers, tidak bisa lepas dari kode etik jurnalistik. Pers yang profesional dan menjunjung tinggi etika jurnalistik, akan memberikan dukungan terhadap kinerja kepolisian, tanpa terperangkap pada semangat persekongkolan.

Demikian juga, kepolisian yang bekerja secara profesional, dicintai masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan menjadi mitra ideal bagi pers. Kemitraan antara polisi dan pers menjadi ideal, jika kedua entitas tersebut saling berpegang pada etika profesi masing-masing, yang arah bersamanya adalah tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Penulis : Rosdiana

Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password