Empat Anggota Polres Ternate Mengikuti Sidang Disiplin Dan Kode Etik Profesi

Tribratanews.polri.go.id – Polda Maluku Utara,  Kepolisian Resor Ternate, Rabu (22/11/2017) melakukan sidang kode etik provesi Kepolsian dan sidang pelanggaran disiplin terhadap empat anggota yang melakukan pelanggaran.

Sidang yang yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Ternate, Kompol Widi Haryawan tersebut, berlangsung di ruang TMCC Mapolres Ternate, Kelurahan Takoma Kecamatan Kota Ternate Tengah.

Kasubag Humas Iptu Siswanto mengatakan, sidang Kode Etik Provesi kepolisian yang di lakukan itu, masing-masing, Briptu AZ, Bripka MS, Bripda AR serta Bripka RH.

“Tadi itu kita laksanakan sidang kode etik provesi kepolsian pada dua anggota dan sekaligus sidang pelanggaran disiplin pada dua anggota juga,” ungkap Siswanto.

Briptu AZ disidangkan karena tidak melaksanakan tugas atau tidak masuk selama 30 hari  secara berturut-turut dan secara sah melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP No. 1 tahun 20013 tentang pemberhentian bagi anggota polri dan pasal 21 ayat (3) huruf (e) Perkap No 14 tahun 2011, tentang kode etik profesi polri dengan putusan rekoemdansi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Sementara Bripka MYS di Sat Sabhara. perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan roda empat dan melangga pasal 7 ayat 1 huruf (b), Pasal 11 huruf (e) Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi polri dengan tiga putusan yakni, perbuatan tercela, permohonan maaf di depan sidang komisi kode etik serta mengikuti pembinaan mental dan pembinaan profesi sekurangnya satu bulan dan melaksanakan adzan dzuhur maupun ashar selama satu bulan di masjid polres Ternate.

Untuk dua anggota lainya yang mengikuti sidang disiplin yakni, Bripda AR melakukan pelanggaran disiplin dengan perbuatan melakukan pemukulan terhadap 3 warga masyarakat dan melanggar pasal 4 huruf (a) PP No 02 Tahun 2003 dengan dua putusan yakni patsus selama 7 hari maupun tindakan disiplin. Sedangkan Bripka RH melakukan pelanggaran perbuatan asusila dan melanggar pasal 4 huruf (a) dan pasal 5 huruf (a) PP No 02 Tahun 2003 dengan 3 putusan diantaranya, mendapatkan penempatan khusus (patsus) selama 21 hari, penundaan gaji berkala selama 1 periode dan penundaan pendidikan selama 1 periode.

“Hasil keputusan sidang itu sudah menjadi keputusan tetap,” Ujar Kasubag Humas.

Penulis             : Isra

Editor             : Alfian Nur

Publish            : Wanto Tftt

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password