Bripka Hendri Dampingi MUI Kab. Sintang Sosialisasikan Fatwa Penggunaan Medsos

Tribratanews.polri.go.id, Polda Kalbar – Polres Sintang, Majelis Ulama Indonesia kab. Sintang, bersama Kementerian kab. Sintang & Bhabinkamtibmas Polsek Dedai melaksanakan sosialisasi Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia di masjid Baitul Ghofur desa Lundang Baru kec. Dedai kab. Sintang, Jumat (18/11/2017).

Drs. Edi Sunaryo selaku Ketua Komisi Fatwa MUI kab. Sintang menyampaikan materi fatwa penggunaan media sosial serta aliran sesat Baha’i serta 10 kriteria aliran sesat.

Edi mengharapkan fatwa tersebut dapat mencegah beredarnya berita bohong (hoax), ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta adu domba yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Jangan sampai umat muslim menyebarkan berita bohong, adu domba yang dapat menimbulkan kebencian melalui media sosial, karena hal itu memang sudah dilarang oleh agama”, ujar Edi di depan Camat Dedai, tokoh agama serta sekitar 90 orang masyarakat.

Dalam fatwa MUI tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial. Fatwa tersebut mengharamkan melakukan gibah (membicarakan aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), bullying, ujaran kebencian, serta permusuhan yang didasari suku agama ras atau antar golongan.

Edi juga menyampaikan 10 kriteria aliran sesat yang digunakan MUI, yaitu
Ingkar terhadap Rukun Iman dan Rukun Islam, Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Dalil Syar’i (Al Qur’an dan As Sunah), Meyakini turunnya wahyu setelah Al Qur’an, Ingkar terhadap otentisitas dan atau kebenaran isi Al Qur’an, Menafsirkan Al Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah tafsir, Ingkar atas kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam, Melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul, Ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, & Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.

“Jika salah satu saja dilanggar, maka itu sudah termasuk aliran sesat”, tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bripka Hendri selaku bhabinkamtibmas juga mengambil kesempatan untuk menyampaikan bahwa yang dilarang dan diharamkan oleh fatwa MUI juga dapat dijerat hukum pidana dengan dasar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Jadi selain haram menurut hukum agama, bagi yang melakukan dan menyebarkan ujaran kebencian, adu domba, pencemaran nama baik serta pornografi dapat dijerat dan dihukum pidana sesuai UU ITE. Sudah banyak contoh yang kita lihat di tv beberapa waktu terakhir ini”, ucap Hendri.

Penulis : Borne
Editor : Alfian.N / Nanang. P
Publish : Hariyanto

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password