Kapolsek Batang Lupar Sosialisasikan Anggaran Dana Desa Kepada Kepala Desa Dan Warga

 

Tribratanews.polri.go.id, Polda Kalbar, Polres Kapuas Hulu – Kapolsek Batang Lupar Ipda Rajiman melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN, kepada kepala desa beserta perangkatnya dan warganya yang bertempat di Kantor Desa Setulang Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.

“Kapolsek Batang Lupar Ipda Rajiman pada saat sosialisasi menjelaskan dan mengingatkan kepada kepala Desa Setulang, perangkatnya dan warga Desa Setulang Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu agar berhati -hati dalam menggunakan anggaran Dana Desa (ADD), sehingga ke depannya tidak menimbulkan masalah hukum bagi Kepala Desa bersangkutan dan yang lebih penting anggaran tersebut bisa sampai ke masyarakat desa dan tepat pada sasarannya,” jelas Rajiman.

Kapolsek Batang Lipat Ipda Rajiman Mengingatkan tentang rentannya penggunaan dana desa tersebut , Kapolsek Batang Lupar bersama Kanit Reskrimnya Bripka Tiyono memberikan pengertian hukum tentang penyelewengan anggaran Dana Desa serta mengingatkan secara langsung bagaimana prosedur yang benar dalam pengelolaan anggaran desa tersebut.

“Kepala Desa dalam menggunakan APBN harus ekstra hati-hati, aturan dan petunjuk harus diikuti jangan sampai adanya penyelewengan dana desa serta jangan berurusan dengan hukum (Polisi),” katanya.

Menurutnya, jika salah dalam menggunakan anggaran dan pertanggung jawaban Dana Desa, maka akan berurusan dengan hukum, sehingga dalam pengelolaannya ada pendamping yang dilatih secara khusus. Mulai dari penggunaan sampai pelaporan anggaran yang benar.

“Penggunaan Dana Desa harus selektif dan tepat sasaran. Karena itu diperlukan pemberdayaan perangkat Desa dan masyarakat agar kegiatan pembangunan kuat relevansinya dengan kepentingan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Seperti diketahui, Kementrian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diterbitkan dengan nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pada tanggal 4 Mei 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 itu menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa.

Prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Perlu diketahui bersama bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak Polri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum agar tidak terjadi penyelewengan Dana Desa, Pungkas Rajiman.

Penulis : Tiyono Ershi
Editor. : Alfian N/ Nanang Purnomo
Publish : Dhean

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password