Memahami Makna “Pengembalian SPDP”

_999 997 526

tribratanews.polri.go.id – POLDA DIY – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di awal tahun ini tentang SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), harus diakui memberikan dampak yang sangat luar biasa diberbagai aspek hukum acara pidana kita. Salah satunya adalah kedudukan penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Posisi antara penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya sempat terpisah jauh akibat praktik-praktik yang abai terhadap nilai-nilai penegakan hukum, kembali terpadukan dengan adanya putusan tersebut. Fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara (dominus litis) yang berperan aktif dalam proses penanganan perkara pidana telah dikembalikan. Sehingga tidak akan ada lagi penyidik yang berjalan sendiri dalam penanganan suatu perkara pidana. Namun demikian, semangat yang digelorakan kembali oleh MK tersebut ternyata belum mampu mengilhami segenap komponen yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, salah satunya adalah penuntut umum. Penuntut umum yang berada dalam naungan institusi Kejaksaan, masih saja mempedomani Peraturan Jaksa Agung yang bisa dikatakan tidak selaras dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait fungsi penuntut umum sebagai pengawas penyidikan. Ketentuan mengenai “pengembalian SPDP” sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum(1) sangat berpotensi besar menghadirkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

 

Menyelesaikan Konflik Antar Peraturan

Dalam Putusan MK tentang SPDP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Secara eksplisit, tampak jelas bahwa metode berfikir yang digunakan hakim dalam menyelesaikan konflik peraturan perundang-undangan tersebut adalah asas superioritas.

Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi yang mengatur hal yang sama. Kalau sampai terjadi konflik, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang akan didahulukan. Ini merupakan asas yang dikenal dengan adagium lex superior derogate legi inferiori.(2)

 

Tanpa adanya sistem yang menyelaraskan antara peraturan yang satu dengan yang lain, jelas akan menimbulkan kekacauan peraturan yang berimbas pada terciptanya suatu ketidakpastian. Tentunya hal ini sangat tidak diharapkan dan ingin dihindari oleh kita semua. Pen-sistem-an peraturan dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan antara peraturan-peraturan yang telah tercipta demi mencapai suatu tujuan umum.

 

Mencari Ukuran Keselarasan

Suatu peraturan pasti memiliki maksud dan tujuan, yang biasanya tampak pada bagian konsideran. Konsideran menjadi semacam kerangka berfikir dalam menghayati suatu peraturan dan menjadi “tempat kembali” bagi ketentuan-ketentuan yang terurai dalam peraturan tersebut. Apabila ketentuan yang terurai tidak senada dengan bagian konsideran dalam peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut menyimpang. Penyimpangan akan terlihat dari akibat hukum yang bertolak belakang dengan maksud dan tujuan peraturan tersebut.

Untuk memperoleh suatu ukuran dalam menentukan keselarasan antara Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dengan KUHAP, kita harus mengetahui maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan terlebih dahulu. Menurut konsiderannya, KUHAP memiliki tujuan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945(3). Artinya bahwa, penyidikan dan penuntutan yang tergabung dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum. Lalu bagaimana dengan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum? Menurut konsiderannya, Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan panduan teknis dalam hal penuntutan sebagaimana diamanatkan KUHAP(4). Apabila dilihat dari sifatnya, Peraturan Jaksa Agung tersebut merupakan ketentuan teknis yang sengaja diciptakan untuk membantu tercapainya tujuan umum penuntutan sebagaimana KUHAP. Jadi memang Peraturan Jaksa Agung ini tidak dimaksudkan untuk mencapai “tujuan lain”.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum. Tujuan inilah yang akan dijadikan patokan dalam mengukur keselarasan antara dua peraturan tersebut.

 

KUHAP versus Peraturan Jaksa Agung RI

Hubungan antara penyidik dengan penuntut umum dalam penanganan suatu perkara pidana ditandai dengan adanya SPDP. Penuntut umum sebagai pengendali penanganan suatu perkara pidana, memiliki fungsi pengawasan ataupun kontrol terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik(5), sejak menerima SPDP. SPDP dapat diilustrasikan sebagai suatu “jembatan” antara penyidik dengan penuntut umum. Pertemuan antara penyidik dengan penuntut umum dalam jembatan tersebut secara definitif dikenal dengan istilah pra penuntutan dalam KUHAP. Di dalam jembatan ini lah, penuntut umum melaksanakan fungsi pengawasan ataupun kontrol terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik hingga penyidikannya memperoleh suatu kepastian. Hal ini tidak lepas dari kerangka sistem peradilan pidana yang menempatkan penuntut umum sebagai petugas yang terlatih secara hukum (juris) dan menempatkan penyidik hanya sebagai petugas yang terlatih dalam penindakan semata (Law Enforcement Officer)(6). Adanya pendampingan dari pihak yang mengerti hukum dalam proses penyidikan, tentunya mampu memberikan garansi kepastian hukum bagi masyarakat.

Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, memuat sebuah ketentuan yang tampaknya menciptakan disharmonisasi dengan KUHAP. Pada Bagian 4 perihal Jangka Waktu SPDP dan Penelitian Berkas Perkara Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa “Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik belum ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas perkara Tahap I, SPDP dikembalikan kepada penyidik”. Kemudian setelah SPDP dikembalikan kepada penyidik, pencatatan (register) perkara pidana tersebut dihapus(7). Meskipun berdalih bahwa penghapusan pencatatan ini bersifat administrasi saja, namun sejatinya penghapusan ini merupakan “suatu pemutusan” pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Atau dalam bahasa lain bisa disebut sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena setelah SPDP dikembalikan, perkara tersebut dianggap “tidak pernah ada” oleh Kejaksaan. Hal ini terlihat dari tidak pernah ditanyakannya perkembangan perkara (yang SPDP-nya dikembalikan) kepada penyidik. Apakah sudah pernah ada penuntut umum yang menanyakan perkembangan perkara setelah SPDP dikembalikan?

Untuk menilai benar tidaknya ketentuan tentang pengembalian SPDP dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut bertentangan dengan KUHAP, maka kita harus mencari patokan terlebih dahulu. Seperti sudah dijelaskan diawal, bahwa maksud dan tujuan dari suatu peraturan dapat dijadikan patokan untuk mengukur apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dalam pembahasan sebelumnya, telah disimpulkan bahwa tujuan dari Peraturan Jaksa Agung tersebut adalah membantu tercapainya tujuan umum penuntutan sebagaimana KUHAP yaitu memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum. Jadi jelas, patokan yang akan kita gunakan untuk menilai benar tidaknya ketentuan tersebut adalah kecenderungan untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum.

Pertama-tama kita harus menguraikan akibat-akibat hukum yang mungkin timbul dari ketentuan tentang Pengembalian SPDP dalam bingkai sistem peradilan pidana. Pengembalian SPDP yang berarti penyidikan tidak diawasi dan dikontrol oleh penuntut umum akan membuka peluang munculnya:

  1. Cold Case (perkara “ngambang”/ beku);
  2. Abuse of Power (kesewenang-wenangan).

Berbeda halnya jika SPDP tidak dikembalikan. Tentu penuntut umum masih bisa memberikan petunjuk dan menanyakan perkembangan penyidikan kepada penyidik. Pada akhirnya, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang akan tereduksi karena adanya saling koreksi (check and balance) antara penyidik dengan penuntut umum serta tidak akan ada perkara yang tidak punya kejelasan karena penyidik masih mendapatkan asistensi dari penuntut umum selaku pihak yang dianggap mengerti hukum. Jadi apabila dibandingkan kepastian hukumnya antara SPDP yang dikembalikan dengan SPDP yang tidak dikembalikan, maka akan terlihat bahwa SPDP yang tidak dikembalikan lebih memberikan kepastian hukum daripada SPDP yang dikembalikan.

 

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembalian SPDP cenderung memberikan ketidakpastian hukum, dimana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan maksud dan tujuan Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Tindak Pidana Umum serta KUHAP. Artinya bahwa, ketentuan tentang pengembalian SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak selaras dengan tujuan diciptakannya Peraturan Jaksa Agung tersebut dan KUHAP, yaitu memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum, karena ternyata malah dapat menimbulkan akibat hukum yang sebaliknya. Oleh karena itu, supaya tujuan sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum terwujud, berdasarkan asas superioritas, maka seharusnya ketentuan Pengembalian SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Tindak Pidana Umum tidak mengikat karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu KUHAP.

 

Penutup

Adanya putusan MK tentang SPDP yang sejatinya mengembalikan marwah penuntut umum selaku pengendali perkara, seyogyanya dijadikan momentum untuk meningkatkan soliditas antara penyidik dan penuntut umum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum. Perkara-perkara yang pada akhirnya menjadi tunggakan abadi (dark number) dalam proses penyidikan, serta merta bukan karena kesalahan ataupun kegagalan penyidik saja, melainkan kegagalan sistem peradilan pidana. Seharusnya bukan hanya penyidik yang malu apabila banyak perkara-perkara yang tidak terselesaikan dan menjadi tunggakan abadi, tetapi petugas yang “dianggap mengerti hukum”lah yang seharusnya lebih malu, karena ternyata tidak bisa memberikan solusi penyelesaian terhadap perkara-perkara tersebut. Jadi, jangan pernah berbangga dengan pencapaian kinerja yang didasarkan pada “pencatatan data-data” bila kenyataannya penuh dengan kreasi tingkat dewa. Penyidik dan penuntut umum adalah wakil dari kepentingan umum. Bukan wakil dari “kelompok-kelompok tertentu”, sehingga haram hukumnya berfikiran sempit dengan mengedepankan ego sektoral. Oleh sebab itu, laksanakan tugas penyidikan dan penuntutan sesuai amanat kepentingan umum yang termanifestasikan dalam UUD 1945, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ceritera singkat tentang SPDP di atas hanya sebagai salah satu contoh wajah birokrasi hukum di Negeri Indonesia yang sangat kita cintai ini. Bukan berarti, institusi (yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana) lainnya tidak cacat birokrasi, bisa jadi malah lebih parah. Tentunya hal-hal semacam ini bukanlah sesuatu yang kita dambakan, begitupun rakyat Indonesia pada umumnya. Rakyat sangat menginginkan perubahan penegakan hukum ke arah yang lebih baik, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Mari renungkan sejenak. Apakah anda yang masuk dalam bagian sistem peradilan pidana sudah siap untuk berubah? Jika anda belum siap untuk berubah dan tidak mau berubah, sebaiknya anda mundur sekarang juga! Itu jauh lebih jantan dan terhormat daripada anda tetap bertahan sebagai seorang pengecut.

 

Penulis : Rendi Yudha, Anggota Ditreskrimsus Polda DIY

Editor:  Alfian Nurnas

Publish: mfajar

 

Catatan Kaki:

  1. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
  2. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 92.
  3. Pertimbangan huruf c dalam KUHAP.
  4. Pertimbangan huruf a, b, c, d dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
  5. Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa (United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors).
  6. Rangkuman penulis yang diperoleh dari Keterangan Ahli Luhut Pangaribuan dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015.
  7. Koordinator Asisten Pidana Umum Kejati DIY pada saat memberikan materi dalam Rakernis Fungsi Reskrim di Polda DIY tanggal 03 November 2017.

Baca juga artikel sebelumnya dari penulis:
Mencermati Putusan MK terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password