Kanit Binmas Polsek Batang Lupar Hadiri Sosialisasi Program Inovasi Desa (PID)

IMG-20171107-WA0015

Tribunnews.polri.go.id, Polda Kalbar, Polres Kapuas Hulu – Bertempat di Gedung Serba Guna Lanjak Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Inovasi Desa (PID) yang diselenggarakan oleh Pendamping Desa se-Kecamatan Batang Lupar.

Hadir dalam kegiatan Sosialisasi Program Inovasi Desa (PID) adalah Camat Batang Lupar Bapak Rusdi Hartono, Kapolsek Batang Lupar yang di wakili oleh Kanit Binmas Polsek Batang Lupar Bripka Winton Situmorang, Pendamping Desa se-Kecamatan Batang Lupar sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan tersebut yaitu Bapak Albar Hakim sebagai pendamping Desa bagian Pemberdayaan, Bapak Firminus Markolius Hardani sebagai pendamping Desa Tekhnologi (PDTI), Bapak Sugiyar sebagai Pendamping lokal Desa (PLD) dan Bapak Filipus Fery.

Adapun peserta sosialisasi adalah seluruh Kades, Sekdes, Ketua BPD se-Kecamatan Batang Lupar dan tokoh masyarakat sebanyak dua orang di setiap Desa dengan jumlah peserta kurang lebih 60 (Enam Puluh) orang.

Dalam kata sambutannya Kanit Binmas Polsek Batang Lupar Bripka Winton Situmorang menjelaskan bahwasanya Kepolisian Negara Republik di perintahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo melalui menteri Dalam Negeri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membuat MoU dengan pihak Kepolisian untuk mengawasi tentang Anggaran Dana Desa (ADD) maka oleh sebab Kapolsek Batang Lupar melalui Kanit Binmas Polsek Batang Lupar Bripka Winton Situmorang memerintahkan para Bhabinkamtibmas untuk memonitor tentang Anggaran Dana Desa tersebut serta laporannya harus jelas serta dapat di pertanggung jawabkan, tutur Winton Situmorang.

Disamping itu, Camat Batang Lupar Bapak H. Rusdi Hartono dalam sambutannya menyarankan kepada Kepala Desa untuk saling berinovasi untuk membangun Desanya dengan mengunakan Anggaran Dana Desa tersebut akan tetapi yang bermanfaat serta berguna bagi warganya serta jangan bermain-main dengan Anggaran Dana Desa tersebut sebab kalau bermain main atau menyelewengkan Dana Desa tanpa jelas pertanggungjawabanya nantinya akan berurusan dengan Hukum, terang H. Rusdi Hartono.

Kanit Binmas Polsek Batang Lupar Bripka Winton Situmorang dalam sambutannya menyampaikan kepada Kepala Desa dalam menggunakan Dana Desa harus ekstra hati-hati, aturan dan petunjuk harus diikuti jangan sampai berurusan dengan hukum (Polisi), katanya.

Menurutnya, jika salah dalam menggunakan anggaran dan pertanggung jawaban Dana Desa, maka akan berurusan dengan hukum, sehingga dalam pengelolaannya nanti akan ada pendampingan yang dilatih secara khusus. Mulai dari sekarang penggunaan sampai pelaporan anggaran yang benar, apalagi pelaporan oleh kepala desa yang menggunakan internet.

“Penggunaan Dana Desa harus selektif dan tepat sasaran. Karena itu diperlukan pemberdayaan perangkat desa dan masyarakat agar kegiatan pembangunan kuat relevansinya dengan kepentingan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga, tutur Winton Situmorang

Kanit Binmas Polsek Batang Lupar berharap dengan adanya sosialisasi oleh pendampingan dalam mengelola anggaran desa, para kepala desa tidak kesulitan dalam membuat Laporan dengan adanya pendamping desa tersebut.

Seperti diketahui, Kementrian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diterbitkan dengan nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa pada tanggal 4 Mei 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2015 dan diundangkan pada 5 Mei 2015 itu menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementrian hingga ke Kabupaten bahkan hingga ke tingkat Desa.

Prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

Perlu diketahui bersama bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak Polri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum agar tidak terjadi penyelewengan Dana Desa, Pungkas Winton Situmorang.

Penulis : Tiyono Ershi
Editor : Alfian N/ Nanang Purnomo
Publish : Ilmy PNC

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password