Hadapi Pilkada Serentak Tahun 2018, TNI-Polri dan Pemerintah Kota di Panakkukang Gelar Rakor

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Sinergitas TNI-Polri dan Pemerintah Kota atau yang dikenal dengan tiga pilar keamanan, ketertiban masyarakat (Tripika) adalah kekuatan yang harus selalu dipelihara dari tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Kelurahan/Desa untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan bagi warga, terutama dalam menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada tahun 2018.

Hal tersebut ditunjukkan oleh 3 Pilar Kecamatan Panakkukang, Kapolsek Panakukkang Kompol Ananda Fauzi Harahap, Danramil Panakukang/Manggala Mayor Rahmat Agus Hidayat dan Camat Panakkukang yang diwakili Sekcam Panakkukang Andi Pangerang Nur Akbar pada kegiatan rapat koordinasi membahas kamtibmas menjelang pemilukada serentak di Kantor Kecamatan Panakkukang di jalan Batua Raya Kec. Panakkukang Kota Makassar, Senin (06/11/17).

Turut juga hadir dalam acara tersebut Ketua Panwas Kec. Panakkukang Sirajuddin, PPK Kec. Panakkukang Umar, Kanit Binmas Polsek Panakkukang Iptu Abd. Kadir Mapilindo serta para Lurah sekecamatan Panakkukang.

Dihadapan peserta Kapolsek Panakkukang Kompol Ananda Fauzi Harahap menyampaikan pesan kamtibmas tentang pencegahan gangguan kamtibmas menjelang pemilukada tahun 2018.

“Untuk mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang mantap dalam menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, harus dilandasi kesadaran akan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta partisipasi aktif warga masyarakat menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tentram serta menggerakkan masyarakat agar terciptanya dinamisasi,” ujarnya.

Agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pemilukada agar berjalan dengan damai dan tertib.

Titik nadir persoalan pilkada ada di cermin diri masing-masing. Ketika melihat cermin, apakah ada persoalan didiri kita atau tidak. Tentunya kita bersama pada garis aturan yg ada. Ketika kita bersama menjalankan tugas dengan amanah,  maka tidak ada persoalan yang berarti selama di pilkada nanti.

“Anggaplah pekerjaan kita ini, dalam penyelenggaraan pilkada nanti sebagai lahan ibadah. Sehingga tidak ada pekerjaan yg berat untuk dijalankan, kita tetap berdoa agar amanah dalam melaksanakan tugas negara,” tutup Kompol Ananda Fauzi Harahap.

Tidak dipungkiri, dalam praktiknya pelaksanaan Pilkada selalu menimbulkan gejolak, terbukti tidak ada satupun penyelenggaraan Pilkada yang berjalan zonder konflik, yang umumnya berakar dari ketidakpuasan terhadap hasil akhir Pilkada. Sebagaimana diketahui dalam conflict fuctionalism terdapat konsep deprivation dan sense of injustice.

Pada konsep ini, perasaan diperlakukan secara tidak adil merupakan penyebab timbulnya konflik. Di luar kemungkinan adanya upaya mobilisasi massa dari pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Munculnya beragam konflik yang menyertai pelaksanaan Pilkada sejatinya ingin menggambarkan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak lagi sekedar pertarungan untuk memperebutkan kursi nomor satu di daerah yang diharapkan mampu membawa daerah pada kehidupan yang lebih baik.

Tetapi lebih dari itu adanya sebuah pertarungan antar berbagai kekuatan dengan modal sumber daya yang tidak terbatas, apalagi dengan dibalut oleh satu tujuan “yang penting calonku menang”. Padahal, proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung pada dasarnya bukan sekedar memilih siapa yang akan menjadi pimpinan daerahnya, melainkan lebih dari itu, suatu proses pembelajaran kehidupan berpolitik dan demokrasi yang terwadahi dalam suatu koridor hukum yang benar.

Pengalaman keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang telah berhasil dan berjalan dengan baik dan diakui oleh dunia internasional, hendaknya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung dengan sukses, tentu harus dibarengi dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif. Disinilah peran penting Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, untuk bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan Pilkada agar berjalan dengan damai dan tertib.

Penulis : Rosdiana

Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password