Bidkum Polda Kalbar sosialisasi Perpu Ormas.

Kepala Bidang Hukum Polda Kalbar, Kombes Pol A.Widihandoko, SH saat melaksanakan sosialisasi Hukum di Polresta Pontianak Kota membantah lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) nomor 2 tahun 2017 bakal membatasi kebebasan berekspresi untuk berorganisasi. Ia meyakinkan tujuan UU ini untuk lebih mengukuhkan semangat kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jadi tidak benar kalau lahirnya Perpu Ini membatasi kebebasan orang berorganisasi, apalagi ada yang bilang memusuhi Ormas Islam “jadi jangan resah”, Perpu ini lahir untuk semua Ormas.

Ini hanya meluruskan bahwa Perpu ini lahir sebagai antisipasi keberadaan ormas yang bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, Ia menjelaskan bahwa poin-poin yang tertuang dalam Perpu ini bersifat normatif dan selayaknya dipatuhi oleh semua ormas seperti dalam melakukan aktivitasnya ormas dilarang mengganggu ketertiban umum, paham radikalisme, separatis bahkan melakukan kekerasan.

Tujuan Perpu ini adalah untuk mencegah timbulnya paham-paham radikalisme demi menjaga keutuhan NKRI.

Demikian ungkap Kabidkum Polda Kalbar dalam menyampaikan materinya dihadapan 227 personel Polresta pontianak kota dan para undangan yang Hadir dari Bagian Hukum Pemkot Pontianak, Bagian Hukum KKR, Tokoh agama, Tokoh adat dan perwakilan dari ormas di kota Pontianak.

Penulis: Brigadir Kusdarwanto, SH
Editor: Nanang Purnomo
publis: Bunga Asri Prameswari

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password