Kapolres Luwu Utara : Personel yang Berhasil Kawal Penggunaan Dana Desa Diberi Reward, yang Menyeleweng Ditindak Tegas

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Kapolres Luwu Utara AKBP Dhafi memberikan pengarahan kepada para kapolsek, Kanit Binmas , Personil sat Reskrim dan Personil Intelkam Polres Luwu Utara serta seluruh Bhabinkamtibmas tentang pengawasan penggunaan dana desa. Kegiatan dilaksanakan di Aula besar Mapolres dihadiri juga oleh Wakapolres dan pejabat utama Polres luwu utara, Sabtu (28/10/2017) Pagi.

Kegiatan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari MoU antara Kapolri, Mendagri dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa. Hal tersebut untuk terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel.

Kapolres Luwu utara AKBP Dhafi , S.Ik , M.Si. dalam arahannya menyampaikan bahwa kapolsek dan Bhabinkamtibmas harus mampu membantu pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan. Bhabinkamtibmas harus bisa mengingatkan pihak desa apabila ada penggunaan dana desa yang tidak sesuai peruntukannya.

Kapolres menambahkan jangan sampai ada kapolsek ataupun Bhabinkamtibmas yang berbuat hal kontradiksi terhadap pengawasan dana desa. Bila perlu berikan bantuan konseling terkait penggunaan dana desa agar tidak melenceng dari ketentuan.

“Kepolisian akan memberikan reward bagi anggota yang berprestasi dalam mengawal dana desa. Sedangkan bagi anggota yang terlibat penyelewengan dana desa akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Wakapolres Luwu utara Kompol Sukmana. mengatakan bahwa kegiatan pengawasan terhadap dana desa jangan dianggap sebagai beban. Namun harus dilaksanakan sebagai bagian tugas kepolisian.

“Sebagai anggota Polri harus mampu melayani dengan ketulusan dan mampu menjadi konsultan dalam pemecahan masalah. Termasuk dalam pengawasan dana desa sehingga tidak terjadi penyelewengan,” ucapnya.

Jumlah nilai Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang fantastis tersebut memunculkan banyak dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dari dana desa. Berdasarkan data dari Kemendesa PDT, pada tahun 2016 terdapat 932 aduan adanya dugaan penyimpangan dari penggunaan Dana Desa (sumber: tirto.id, 7 April 2017).

Penyimpangan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa masih kurang dalam hal pengawasan, sehingga masih banyak terjadi penyimpangan dalam proses penggunaanya.

Penyimpangan ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti belum siapnya sumber daya manusia yang mengelola, mekanisme pelaporan yang kurang transparan, dan kurangnya memaknai akan pentingnya fungsi dana desa itu secara keseluruhan. Maka dari itu, perlu dilakukan pencegahan dan pengawasan yang ketat dari masyarakat dan Kementarian/Lembaga terkait.

Pencegahan preventif paling tidak bisa dilakukan dengan tiga cara untuk menyiasati ini. Pertama, kepala desa harus membuat struktur organisasi desa/perangkat desa dengan memilih orang-orang yang berkompeten sehingga dapat mengelola Dana Desa dengan baik. Pemilihan orang-orang ini bertujuan agar pengelolaan nantinya bersifat terorganisir dan terstruktur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, perangkat desa harus belajar menyiapkan laporan penggunaan Dana Desa yang transparan serta akuntabel, sehingga masyarakat tidak akan bersifat skeptis terhadap realisasi penggunaan Dana Desa. Jika perlu, realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dapat dipublikasikan di wilayah-wilayah strategis seperti papan pengumuman kantor-kantor di pedesaan.

Ketiga, dalam hal penggunaan/penyaluran dana tersebut harus ada pengawasan masyarakat lewat Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 51 disebutkan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dapat digunakan oleh BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

Dengan adanya fungsi tersebut diharapkan masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol lewat BPD, dan BPD sendiri diharapkan dapat menjalankan perannya semaksimal mungkin terkait penggunaan anggaran.

Dalam kenyataannya, pencegahan secara preventif tidaklah cukup untuk mengontrol pengawasan atas tindakan penyalahgunaan anggaran dana desa ini. Diperlukan tindakan secara represif atas penyalahgunaan dana yang terjadi di lapangan. Kabar baiknya sudah ada mekanisme bagi masyarakat untuk melapor tentang adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa.

Masyarakat kini dapat melapor melalui beberapa cara, seperti di situs satgas.kemendesa.go.id, call center @kemendesppdt 1500040 dan aplikasi Lapor! @lapor1708. Mekanisme aduan tersebut setidaknya dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi indikasi dari penyalahgunaan anggaran dana desa agar tercipta mekanisme pengawasan bukan hanya dari pihak terkait tetapi juga oleh masyarakat.

Adanya Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa yang kemudian memiliki impact pemerataan pembangunan, sehingga manfaat dari pembangunan nasional dapat dirasakan oleh masyarakat sampai daerah terpencil dan tertinggal. Akan tetapi, penggunaan dari Dana Desa harus diawasi dengan simultan dari pihak organisasi desa, pemerintah kebupaten/kota dan masyarakat.

Bagaimana cara masyarakat berperan? Dengan adanya akses untuk melapor itulah masyarakat dapat aktif mengawasi dari penggunaan dana desa itu sendiri. Bersama dengan masyarakat jajaran Bhabinkamtibmas Polres Soppeng siap mengawal penggunaan dana desa.

Penulis : Sumarwan
Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password