Dialog Interaktif: Pengawalan Bersama Dana Desa

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali mengundang perwakilan Polda Bali untuk datang diacara Dialog Interaktif Pengawalan Bersama Dana Desa, bertempat di Studio Bali TV, Kamis (26/10).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ketut Lihadnyana, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hengky Widjaja, S.I.K., M.Si dan Dir Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol Kennedy hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yang di bawakan oleh presenter kondang Made Sukadana Karang.

Ketut Lihadnyana selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengungkapkan bahwa Bali mendapat predikat no 2 terbaik di Indonesia dalam hal pengelolaan dana Desa dari aspek pemanfaatan. Sejak diterapkannya UU No 6 Tahun 2014 maka ada semacam kewajiban amanat UU itu, pusat harus memberikan anggaran yang langsung masuk ke Desa.

“Desa itu mempunyai hak otonom untuk mengelola anggaran, sumber daya dan potensi. Atas dasar itu Desa diberikan kewenangan lokal sekala desa yang mana kewenangan tersebut dikaitkan dengan potensi yang dimiliki Desa. Selain itu Kapolri, Mentri Dalam Negeri dan Mentri Desa telah membuat semacam MOU (kesepakatan bersama) untuk melakukan pengawalan dana Desa.” ungkapnya.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja, S.I.K., M.Si mengatakan tidak ada masalah dengan adanya MOU tersebut, justru dengan adanya MOU memperjelas fungsi Polri dalam pengawalan dana Desa adalah sebagai fungsi pencegahan.

“Ini bukan hal yang baru, masyarakat khususnya Kepala Desa tidak usah khawatir, menambah kesulitan maupun takut justru ini akan menjadi teman sharing untuk Kepala Desa dengan pihak Kepolisian,” ungkap perwira melati tiga ini.

Ketut Lihadnyana juga menambahkan bahwa seyogyanya Kepala Desa juga harus tau bahwa dengan adanya MOU ini adalah merupakan partner kerja dari pihak Kepolisian, khususnya dari Bhabinkamtibmas.

Senada dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dir Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol Kennedy mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dipandang perlu ada yang mengawasinya, institusi Polri ini sangat besar bahkan di pelosok Desa pun sudah tersebar anggota kami, salah satu yang nantinya berperan untuk mengawasinya adalah Bhabinkamtibmas.

“Tindakan pertama yang pihak Kepolisian lakukan dalam pengawalan dana Desa ini adalah mengawasi, seandainya ada indikasi adanya tindak kecurangan maka pihak Kepolisian akan melakukan pencegahan baik itu melalui pembinaan maupun sharing dan bila tetap membandel dan sudah dinilai melanggar hukum maka kami Pihak Kepolisian yang akan menegakkan hukum kepada yang melakukan pelanggaran tersebut,” ungkap Dir Reskrimsus ini.

Penulis : Windyasa

Editor   : Swanjaya

Publish : Adhitya Yoga

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password