Kapolres Solok Kota Dengan Pemkab Solok Menandatangani Nota Kesepakatan (MOU)

Tribratanews.polri.go.id.-Polres Solok Kota Sumatera Barat gelar upacara penandatanganan nota kesepakatan (MOU) Penandatanganan MOU dilaksanakan di Mapolres Solok Kota, dan Nota  kesepakatan itu labsung ditanda tangani oleh Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin dan Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan.S.ik.MH (21/10 ).*

Kegiatan ini dihadiri para undangan dari unsur Forkopimda Kota Solok dan Forkopimda kecamatan serta para Wali Nagari dan perangkatnya ,kegatan berlangsung tertib.

Pada kesempatan itu, juga dilakukan pembacaan ikrar atau sumpah Walinagari ( kepala desa ) yang ada di wilayah hukum Polres Solok Kota untuk mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin, pembacaan ikrar ini diikuti oleh para Wali Nagari ( kepala desa ) lainya

Wakil Bupati Solok mengatakan, penandatanganan MoU merupakan salah satu upaya dalam pengawasan dan memperbaiki sistem pengelolaan dana nagari yang jumlahnya sangat besar. Hal ini untuk mencegah terjadinya tindak penyelewengan.

“Bila ada niat tidak baik dari oknum pemerintahan nagari tapi apabila dihadapkan pada sistem pengawasan yang baik maka peluang tersebut akan sulit terjadi dan sebaliknya, ini demi keselamatan penyelenggara, Anggaran dan pembangunan nagari ( pedesaan ) kedepannya,” beber Yulfadri Nurdin.

Dengan adanya MoU tersebut, pesan Wabup, jangan malah membuat Walinagari ( kepala desa ) serba takut. Takut menggunakan anggaran sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik. Gunakanlah dana sesuai aturan amaka tidak akan ada masalah tambahnya .

WhatsApp Image 2017-10-22 at 17.25.47

Sementara itu, Kapolres Solok Kota mejelaskan penandatangan MoU tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Kapolri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementrian Dalam Negeri.

Besarnya dana desa yang dikelola secara mandiri oleh pemerintahan nagari sangat rentan disalahgunakan, Kapolsek dan Bhabinkamtibmas nagari harus ikut dalam pengawasan penggunaan dana desa, termasuk juga masyarakat di nagari bersangkutan.

“Sangat rentan jika tidak diawasi, saat ini saja ada tiga orang oknum Apararat Nagari ( pedesaan ) yang dalam pemeriksaan dugaan penyelewengan dana desa,” sebut Dony Setiawan.

Namun Kapolres menekankan, juga akan menindak pihak-pihak yang mencoba menghambat atau menggangu terlaksananya penggunaan dana desa untuk pembangunan nagari ( * )

 

Penulis: Samsul
Editor: Alfian
Publish: Samsul

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password