Kapolri: Penanganan Kasus Korupsi Lebih Tepat dengan Hit and Fix

WhatsApp Image 2017-10-21 at 17.31.21

Tribratanews.polri.go.id – Polda Bali, Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri diawali rapat kerja antara Kapolri dan Komisi III DPR RI pada, Senin (17/7/2017) lalu. Saat itu DPR menyampaikan kinerja Polri belum maksimal dalam penanganan korupsi. Kapolri Jenderal Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. menyampaikan, kalau ingin Polri maksimal dalam memberantas korupsi, perlu dibentuk detasemen khusus seperti Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

Belakangan, rencana ini menuai polemik. Pembentukan Densus Tipikor dianggap hanya sebagai upaya melemahkan KPK. Peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia pelan-pelan akan dikurangi setelah Densus Tipikor terbentuk. Namun, Kapolri membantah hal itu. “Konsep Densus Tipikor ini kami sampaikan dalam niat positif dan tidak menegasikan instansi lain,” kata Kapolri.

Seperti yang dikutif dari surat kabar harian Kompas dalam wawancaranya dengan Kapolri seputar pembentukan Densus Tipikor pada Jumat, (20/10). Diawal wawancaranya, Kapolri menjelaskan tentang dua keunggulan Densus Tipikor. Pertama, adanya sentralisasi dari desentralisasi sistem yang sekarang digunakan di Direktorat Tipikor Bareskrim, Sub Direktorat Tipikor di tingkat Polda, dan Unit Tipikor di tingkat Polres.

Yang ada saat ini adalah lemahnya koordinasi, sehingga penanganannya tidak bisa berjalan maksimal. Selain itu, Polri tidak memiliki grand design dalam menangani pemberantasan korupsi yang juga menjadi kewenangan kepolisian sesuai UU Tipikor dan UU Polri.

“Karena tidak ada grand design, Mabes Polri menangani kasus tipikor sendiri, Polda tangani sendiri, Polres tangani sendiri sesuai territorial masing-masing. Paling maksimal mabes memberikan supervisi,” ucapnya.

Kedua, kelebihan Detasemen Khusus adalah manajemennya. Kapolri mencotohkan, kelebihan Densus Anti Teror, yaitu memiliki pembagian tugas yang sangat jelas sehingga hasilnya optimal. Ada tim yang menangani intelijen, ada tim yang melakukan analisis dan ada tim yang melakukan penindakan, dan mereka tidak dikasi beban lain. Direktorat Tipikor sekarang manajemennya konvensional, dimana pekerjaan diborong sehingga terjadi rangkap tugas dan tidak maksimal.

KPK baru belajar menyidik dari Densus Anti Teror pada tahun 2004, terutama teknik penyadapan. Kemampuan penyadapan dikembangkan secara sistematis di Polri. Itulah secreet weapon Densus 88 dan Satgas Bom Polri. “Sebagai secreet weapon kami tidak mengeluarkan senjata rahasia ini kepada publik apalagi jadi barang bukti,” ujarnya.

Kapolri mengungkapkan, penanganan kasus korupsi lebih mudah dari pada penanganan kasus teroris dan narkotika. Ketika melakukan penyelidikan, rumah koruptor jelas, sedangkan teroris dan pemain narkotika adalah secreet society. “Susah kita lacak mereka. Beda tingkat kesulitannya antara menangani terorisme, narkotika dengan korupsi,” ungkapnya.

Disinggung masalah pola kerja Densus Tipikor, orang nomor satu di tubuh Polri ini mengatakan, apa yang dilakukan tiga instansi seperti KPK, Polri dan Kejagung lebih berorientasi pada hit and run. Artinya, tangkap, tindak kemudian diekspos. “Setelah diekspos, ya sudah ditinggal dalam rangka memberikan efek deterrent,” terangnya.

Justru penanganan kasus Tipikor, menurut Kapolri lebih tepat dengan menerapkan hit and fix. Artinya, setelah dipukul, dibantu menemukan akar masalahnya. Tugas Densus Tipikor tidak hanya menangkap orang saja. Tetapi, sejalan dengan itu pencegahan dan kegiatan pasca penindakan juga akan dilakukan. “Apabila penyebabnya kerakusan, ya dihukum. Tetapi, apabila karena sistem, ya sistem diperbaiki,” tandasnya.

Jadi, penanganan kasus Tipikor tidak akan banyak diekspos, hanya poin-poin tertentu saja. Tetapi, kelebihan Densus Tipikor bisa memanfaatkan jaringan di Polri. Penindakan perlu dilakukan karena belantaranya masif yang tidak bisa ditangani sendiri oleh KPK seperti yang terjadi pada saat ini.

Berdasarkan data yang ada, Tim Saber Pungli sejak Oktober 2016 telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 1.076 kali, dengan jumlah tersangka 2.148 orang. Kemudian untuk Satgas Pangan dalam enam bulan terakhir Polri sudah menangani 332 kasus, dengan 327 tersangka.

Polisi sangat paham dampak dari pemberitaan. Kasus korupsi dan bahan pokok perlu diberitakan untuk memberikan efek jera. Selain itu, rakyat Indonesia akan mengetahui bahwa negara sudah berkerja dan Polri juga ikut mengawasi. Namun, ini memiliki double side effect seperti pedang bermata dua. Saat ini, polisi sudah melakukan tugasnya, tetapi tidak diekspos terlalu banyak.

Kapolri menambahkan, Satgas Pangan Polri tidak mengungkap semua kasusnya ke publik. Jika Satgas Pangan mengungkap kasusnya ke publik maka akan mempengaruhi ekonomi. “Jangan khawatir, kami hanya ekspos yang menarik dalam rangka memberikan efek deterrent terbatas. Tetapi, tetap tidak bermaksud membuat ketakutan publik, pelaku usaha, dan birokrat. Itu masalah teknik eksposnya saja,” bebernya.

Penulis : Bina Wartawan

Editor   : Alfin

Publish : Christian Udayana

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password