Kabid Humas : Mari Jaga Kamtibmas dengan Mengelola Semua Potensi Konflik

IMG-20171013-WA0014

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Dicky Sondani menjadi pemateri pada rapat koordinasi perumusan kebijakan penanganan konflik sosial di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Prov. Sulsel di Gammara Hotel Makassar, Jumat (13/10/17).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabag Ops Polres Polda Sulsel, Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bagian Kesejahteraan Kabupaten Kota se Sulawesi Selatan.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Dicky Sondani menjelaskan peranan Polri dalam pencegahan dan penanganan konflik dengan mengunakan pendekatan-pendekatan yakni pre-emtif, preventif dan represif.

Selain itu, disampaikan juga bahwa dalam mencegah dan menangani terjadinya konflik harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antara berbagai fungsi terkait/terpadu seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah/pusat berbagai departemen, Polri dan TNI.

“Kami mengajak seluruh peserta agar turut berperan aktif dalam mencegah konflik terutama mengantisipasi pengarus media sosial yang sekarang ini menjadi salah satu potensi konflik yang sering digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab memuat informasi yang bersifat propokasi dan menghasut masyarakat,” tutup Kombes Pol. Dicky Sondani.

Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi perumusan kebijakan penanganan konflik sosial ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada di Sulsel utamanya terkait konflik sosial yang sampai saat ini masih menjadi PR bagi Pemerintah setempat.

Jika dilihat di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Sulsel penyebab munculnya konflik sosial dipengaruhi oleh beberapa keadaann, yang pertama perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, kedua langkahnya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi dan terakhir adanya persaingan.

Jika konflik yang terjadi akibat salah paham antar individu atau kelompok, yang menjadi salah satu solusinya adalah harus ada yang menjadi penengah dari permasalahan tersebut atau penetralisasi dan disini dibutuhkan peran sinergitas antara pemerintah setempat bersama Polri dan masyarakat.

Sedang jika konflik yang terjadi akibat permasalahan salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka, pihak tersebut dapat melaporkannya ke kepala desa, Rt/Rw ataupun ke lembaga keadilan.

Penulis : Sumarwan
Editor : Alfian
Publish : Sumarwan

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password