Sengketa Lahan Pt. Mamuang, Kapolres Matra Segera Turun Sambang Masyarakat

15
tribratanews.polri.go.id – polda sulbar, Kapolres Matra Matra AKBP Made Ary Pradana S.Ik, S.H, di dampingi Kasat Reskrim AKP Nurtan Sony Prayogi S.Ik, dan Kasat Intelkam AKP Kemas Aidil Fitri S.Ik  sambangi salah satu tokoh agama Nasani di Kediaman Rumah Bapak Pendeta Herman Desa Lariang kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara,  Kamis (12/10/2017).

Kepada BApak pendeta, Kapolres Ingin bersilaturahmi dan mendengarkan keterangan Pendeta Herman Terkait Sengketa Lahan yang terjadi di Pt. Mamuang dan mendengar awal mulanya sengketa tanah tersebut berhubung bapak pendeta Heman adalah masyarakat yang bersengketa dengan pihak Pt. Mamuang.

Dijelaskan oleh bapak pendeta Hermna Bahwa Pada Tahun 2003 membuka lahan hutan dengan mendapat persetujuan dari Ketua Adat Suku Kaili dan Desa Martasari, Dari persetujuan tersebut Pendeta Herman Bersama Kelompoknya Membuka Lahan Lokasi seluas 500 Hektar untuk dijadikan Lahan Pertanian / Perkebuanan, Milik Pendeta Herman seluas 36 Hektar (masuk diwilayah Sul-Bar).

Kemudian Pendeta Herman Memperlihatkan Bukti Surat Hibah Tanah dari Ketua Adat Kaili, Sporadik yang ditanda tangani Kepala Desa Martasari, dan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Tahun 2008 (dimenangkan Oleh Pendeta Herman) Sehingga dari hasil Putusan tersebut pendeta Herman Menanam Sawit, setelah sekitar tahun 2010 pihak PT.Mamuang memasang Patok lokasi tersebut yang bertuliskan C 26 sehingga karyawan sering melakukan panen dilokasi tersebut.

“Apa yang dilakukan PT. Mamuang terhadap lokasi Yang Bersengketa ketika itu diketahui maka harus dilaporkan ke pihak kepolisian, jangan langsung mengambil tindakan Sendiri apalagi yang mengarah kebentrok Fisik” Ujar Kapolres

Pihak Polres Matra akan sealu berkomunikasi dengan pihak Perusahaan terkait karena kasus ini dan selama kasus ini masih berjalan tidak ada tindakan anarkis, Polisi hanya mempasilitasi bukan Interpensi tetapi penegakan hukum, dan kami selalu bersikap netral.

Terakhir,  siapapun yang melakukan melanggar tindakan hukum maka harus diproses sesuai aturan kepolisian, dan pabila pihak perusahaan mempunyai bukti yang sah dan lebih tinggi dari putusan pengadilan tahun 2008 maka harus dipatuhi.

Penulis : Triyono Abidin

Editor  : Alfian

Publish : Triyono Abidin

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password