Patroli gabungan Satpolair polres ktp utk antisifasi konflik Nelayan

IMG-20171012-WA0054

Tribratanews.pokri.go.id polda kalbar polres ketapang untuk mengatasi terjadinya gangguan kamtibmas bukan semata di lakukan polri di darat tetapi di perairan kususnya di laut juga harus mendapat perhatian yg cukup.
Pada hari senin sd Rabu tgl 9-11 Okt 2017 selama tiga (3) hari, telah dilaksanakan patroli gabungan bersama antara Satpolair polres ktp, Psdkp kku,Psdkp ktp dan Tni AL ktp.

Adapun wilayah yang menjadi sasaran patroli perairan pulau karimata, pelapis dan kendawangan ktp, dari hasil pelaksanaan patroli gabungan tersebut telah melakukan. Himbauan dan pemeriksaan kapal motor air nelayan di daerah perairan meledang, bawal, sempadi dan sawi, hasil inpestigasi masih adanya penggunaan alat tangkap trowl mini oleh sebagian masyarakat, tindakan yang diambil memberikan himbauan dan pernyataan tertulis kepada pengguna alat trowl tersebut,

Namun menurut Ksat polair polres ketapang Akp Aam bhw apabila ada masy. Nelayan menggunakan bahan peledak akan ditindak tegas sesuai hukum. Dihimbau urk tidak menggunakan bahan peledak. dalam kegiatan tersebut sarana prasarana patroli menggunakan speed boat psdkp kku jumlah pers gabungan 8 orng, maksud dan tujuannya utk mengantisifasi kejahatan dan pelanggaran di perairan terutama melanggar ketentuan UU perikanan no 45 thn 2009 perubahan UU no 31 thn 2004, terutama utk mencegah konflik nelayan diperairan ktp dan kku, tegas kasat pol airud .

Penggunaan bahan peledak oleh nelayan, dengan adanya kegiatan dimaksud dapat meminimalisir gangguan kamtibmas di perairan ketapang dan kku, sehingga adanya aout come dan aout put dari masyarakat nelayan. Terhadap Kepolisian perairan dan instansi terkait. Lainnya. Kasat polair polres ketapang Akp Aam Kudussalam, SH mengakui masih adanya masyarakat nelayan yg menggunakan alat trowl mini di wilayahnya namun masih mengedepankan upaya prefentif dan preEmtif belum upaya refpresif, karena masih adanya aturan yang memberikan perpanjang utk alat tersebut, sebagaimana mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B. 664/DJPT/PI.220/VI/2017 ttg Perpanjangan masa peralihan alat tangkap ikan pukat tarik dan pukat heladi wilayah pengelolaan perikanan. Negara Republik Indonesia. Sebagai referensi dalam hal penegakkan hukum di perairan terhadap Nelayan kapal 10 gt kebawah. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di Nelayan.

Penulis. : matalip
Editor. : alfian nurnas
Publish. : cucu safiyudin

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password