Tingkatkan Pelayanan Publik, Polda Bali Gelar Penyuluhan Hukum

Polda Bali – Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Bali Kombes Pol. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum. didampingi Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Bali AKBP Anak Agung Wirahati Ningsih, S.H., M.H., membuka secara resmi kegiatan penyuluhan hukum, berlangsung di Gedung Rupatama Polda Bali, Kamis (12/10/2017). Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 140 peserta yang merupakan gabungan dari satuan kerja Mapolda Bali.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum. mengatakan bahwa sekarang ini Polri sudah dipercaya oleh masyarakat, sehingga sebagai anggota Polri harus meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Kita harus tunjukkan, dalam rangka peningkatan pelayanan publik, jangan berfikir kita akan mendapatkan sesuatu, berharap dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Dalam melaksanakan tugas, upayakan laksanakan tugas dengan tulus ikhlas.

“Terutama, yang paling ditekankan adalah masalah pelayanan publik. Bagaimana dalam pelayanan publik betul-betul tidak ada kompalin dari masyarakat. Semua fungsi tugas pelayanan tolong ditekankan lebih lanjut, sehingga tidak terjadi permasalahan terkait pelayanan publik,” ucap Kabidkum Polda Bali.

Pada kesempatan tersebut, perwira melati tiga ini juga menyampaikan tentang penerapan dasar-dasar hukum dilapangan. Sebagai anggota Polri, dalam menyikapi permasalahan hukum perlu melihat beberapa hal yaitu yang pertama masalah total law enforcement (penegakan hukum total), yang kedua masalah full enforcement (penegakan penuh) dan yang ketiga masalah actual enforcement (penegakan yang sebenarnya).

Terkait materi-materi yang diberikan dalam penyuluhan ini, Kabidkum Polda Bali meminta kepada para narasumber agar menjelaskan dengan sedetail-detailnya, sehingga peserta juga terbuka. Bila ada yang perlu ditanyakan supaya di tanyakan, sehingga nantinya tidak ada keraguan dalam bertindak apabila menghadapi permasalahan tindakan hukum di setiap penugasan.

Perlu diketahui, ada 4 materi yang diberikan dalam penyuluhan ini yaitu Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli.

Penulis : Komang Arya

Editor   : Alfin

Publish : Christian Udayana

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password