Bidkeu Polda Sulut Gelar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

Tribratanews.polri.go.id, Polda Sulut – Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu) Polda Sulut Kombes Pol Kutarto, SE, MH membuka kegiatan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017, di aula Tribrata Mapolda Sulut, Kamis (12/10/2017).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh personil pengemban fungsi keuangan, baik yang ada di Polda Sulut maupun di Polres/ta jajaran.

Menurut Kabidkeu, sesuai rumusan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah dijelaskan bahwa setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan negara berawal dari kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Para Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polda Sulut, wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan, semester dan tahunan secara berjenjang, untuk dilaporkan secara terpusat kepada Kapolri selaku Pengguna Anggaran (PA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peneriman APBN/Dipa tersebut,” jelas Kabid Keu didampingi Kasubid Bia dan APK AKBP Femij P. Antou dan Kasubid Dal dan Verif AKBP Djasman Sidak, SE.

polda - acara keuangan

Dijelaskannya, pada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga semester 1 tahun 2017, masih terdapat berbagai permasalahan antara lain kesalahan penggunaan akun, selisih nilai yang signifikan antara transfer masuk dan transfer keluar Barang Milik Negara yang tidak dapat ditelusuri, penjelasan yang kurang memadai atas transaksi antar entitas, hibah, persediaan dan penyisihan utang.

Oleh karena itu Kabidkeu berharap kepada seluruh pengemban fungsi keuangan di Polda Sulut dan jajaran agar segera lakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan tuntutan tugas secara berlanjut.

“Tingkatkan koordinasi dan sinergitas dengan satker jajaran dan instansi terkait dalam rangka peningkatan daya serap anggaran, guna menghindari adanya penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran berjalan,” ujarnya mengingatkan.

Beliau juga mengingatkan jajarannya agar selalu berkoordinasi dengan Itwasda selaku pengemban fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Mari terus kita tingkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Keuangan Negara yang berlaku melalui peningkatan kinerja dan pelayanan prima pada Satker,” tandas Kabidkeu.

Penulis: Supri
Editor: Alfian
Publish: Roni

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password