Bahas UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Polda Papua Gelar Pertemuan bersama Badan Legislasi DPR RI

Tribratanews.polri.go.id Polda Papua, Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar Pertemuan bersama Badan Legislasi DPR RI di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Kamis (05/10/2017) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Agus Rianto, Kepala BNN Provinsi Papua Brigjen Pol Bambang Budi Santoso, Rombongan Badan Legislasi DPR RI, Forkopimda Provinsi Papua, Organisasi Agama, Organisasi Masyarakat, LBH, Wakil Rektor Uncen Bagian Kemahasiswaan dan PJU Polda Papua.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI H. Totok Daryanto, SE menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rangka melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Badan Legislasi membentuk 3 tim kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan Papua.

“Maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan di daerah terkait pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk mengetahui apakah pengaturan tentang narkotika dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan perundang-undangan. Demikian halnya dengan pelaksanaan tugas lembaga negara dalam pemberantasan narkoba, pemidanaan narkoba dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba,” jelas Totok Daryanto.

Menjawab itu Brigjen Pol Bambang Budi Santoso menyebutkan, Provinsi Papua terdiri dari 29 Kabupaten Kota yang mana BNN terletak di Kota Jayapura dan baru 2 kabupaten yang memiliki BMK, yaitu di Kabupaten Jayapura dan Mimika.

“Kami harapkan dalam kesempatan ini, mohon kiranya Badan Legislasi dapat mendorong pembentukan 3 tambahan kantor BNN Provinsi Papua, minimal di kabupaten Keroom yang menjadi wilayah perlintasan perdaran ganja dari PNG dan Kabupaten Nabire yang menjadi tempat arus masuk ganja ke Jayawijaya,” terang Kepala BNN Provinsi Papua.

Di lain sisi, Wakapolda Papua menyampaikan, penanganan kasus narkoba di wilayah Provinsi Papua dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Penangganan kasus narkoba berbeda dengan penangganan kasus tindak pidana yang lain, karena apabila Polisi aktif ada kemungkinan akan terlihat trend peningkatan pengungkapan kasus.

“Dari tahun 2012 – 2016, ada peningkatan pengungkpaan kasus dengan total 213 pengungkapan kasus dan hal tersebut menjadi perhatian kami. Yang menjadi perhatian dari Kapolda adalah para pelakunya, karena sebagian besar para pelaku berada pada usia produktif dengan kisaran umur dari usia 21 – 29 tahun,” jelas Brigjen Pol Agus Riyanto.

Sementara itu, Perwakilan Kajati Provinsi Papua menyampaikan, dalam rangka penegakan hukum penanganan kasus penyalahgunaan narkoba periode Januari – September 2017 di wilayah hukum kejaksaan tinggi menanggani 253 kasus.

Bahas UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Polda Papua Gelar Pertemuan bersama Badan Legislasi DPR RI-

Penulis: Made Dodi

Editor: Alfian Nur

Publisher: Reinaldy N R

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password