Dukung Penguatan Poros Maritim, Polres Bone Dapat Tiga Unit Kapal Speed Boat

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Kabupaten Bone memiliki wilayah perairan yang luas dengan garis pantai mencapai ratusan kilometer. Tentu bagi Polres Bone memerlukan sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan wilayah laut.

Kebutuhan perahu jenis speed boat ternyata direspon Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dengan memberikan bantuan tiga unit kapal speed boat tipe C1 untuk menjaga laut khususnya di perairan Kabupaten Bone.

Ketiga speed boat itu diserahkan kepada Polsek jajaran yang memiliki kawasan wilayah laut, diantaranya Polsek Kawasan Pelabuhan, Polsek Dua Boccoe dan Polsek Cenrana. Diserahkan langsung oleh Kapolres Bone Akbp Muhammad Kadarislam Kasim di Pelabuhan Penyebrangan Bajoe, Senin (2/9/17).

“Bantuan ini merupakan amanah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya di wilayah perairan,” kata Kapolres.

Kapal patroli speed boat tipe C1 ini dikenal tangguh, selain bisa melaju dengan kecepatan tinggi, juga bisa bertahan dengan ombak besar.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Bajoe Akp A. Sukri Sulaiman dan Kapolsek Cenrana Akp Danial serta Kapolsek Dua Boccoe Akp, mengaku bersyukur dengan fasilitas kapal speed boat tipe C1 yang nantinya akan di gunakan melaksanakan patroli laut.

Sebelum diserah terimakan, Kapolres Bone didamping Waka Polres Alexander Hailitik dan pejabat utama Polres Bone mengaplikasikan dan uji coba speed boat tersebut di sekitar perairan pelabuhan penyebrangan bajoe.

Telah disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah. Wilayah perairan Indonesia yang mencapai 72.5% memberi tantangan besar bagi Polisi Perairan, TNI AL dan instansi terkait untuk memastikan kemanan dan perlindungan terhadap yurisdiksi Indonesia.

Praktik Illegal fishing merupakan satu dari sekian pelanggaran yang paling masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Illegal fishing dilakukan oleh kapal ikan asing yang secara illegal masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia, dan melakukan penangkapan ikan tanpa mengantongi izin dari pemerintah.

Praktik ini jelas telah sangat merugikan negara setiap tahunnya, bahkan menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencapai Rp 240 triliun. Tidak hanya itu, praktik illegal fishing juga menyebabkan kerugian lainnya, yakni kerusakan ekosistem laut.

Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data mengejutkan, dimana hanya 5,3% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, ementara 27,18%-nya digolongkan dalam kondisi baik, 37,25% dalam kondisi cukup, dan3 0,45% berada dalam kondisi buruk, dimana kerusakan terumbu karang ini sebagian besar disebabkan oleh praktik illegal fishing yang menggunakan sianida dan alat tangkap terlarang.

Ini menimbulkan masalah serius, karena terumbu karang adalah rumah bagi ikan, dan jika kita berlogika secara sederhana saja, keruskan terumbu karang artinya kerusakan terhadap kehidupan ikan itu sendiri. Tentu hal tersebut adalah berita buruk bagi sekitar 2,2 juta nelayan di seluruh Indonesia. Yang dipastikan akan kehilangan mata pencahariannya dapat dilihat bahwa praktik illegal fishing, yang oleh masyarakat internasional telah diklasifikan sebagai transnational and organized crime, dipastikan akan menciptakan sederetan masalah jika kondisi buruk ini tidak segera diselesaikan.

Penulis : Harmeno

Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password