Hadapi Pilkada Serentak Tahun 2018, Polda Sulsel Gelar Diskusi Ilmiah

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar diskusi ilmiah tentang peranan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada Pilkada Tahun 2018 di Sulsel, Senin (11/09/17).

Diskusi ilmiah ini digelar di Aula Anindhita Mapolda Sulsel yang dipimpin Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Drs. Mas Guntur Laupe, SH, MH dengan menghadirkan Kasubdit Reskrimum/Intelkam dan Kapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim serta Kasat Intelkam jajaran Polda Sulsel yang akan menghadapi pesta demokrasi tahun depan.

Selain pejabat Polres jajaran, diskusi ilmiah ini turut menghadirkan staf ahli Polda Sulsel sebagai pemateri diantaranya Prof Heri Tahir, Dr. Amir Ilyas, Dr. Azwar Hasan dan Dr. Alwi Rahman.

IMG-20170911-WA0012

Sebelum diskusi terlebih dahulu Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani memberikan laporan mengenai tujuan dari pelaksanaan acara diskusi ilmiah. Selanjutnya sambutan dari Wakapolda Sulsel.

Dalam sambutannya Wakapolda Sulsel mengungkapkan bahwa setiap pelaksanaan pilkada tentu bervariasi, ia menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pengamanan.

“Pertama tidak terjadi kaca pecah, kedua asap yang mengepul dan ketiga darah yang menetes,” ucap Jenderal bintang satu tersebut.

Kaca pecah maksudnya, kata Mas Guntur Laupe, adalah tidak terjadinya aksi anarkis hingga menyebabkan saling lempar dan mengakibatkan kaca-kaca kantor maupun gedung menjadi pecah. Kedua asap yang mengepul artinya terjadi aksi pembakaran oleh massa yang berunjuk rasa dan ketiga darah menetes maksudnya jatuhnya korban jiwa.

Ketiga hal tersebut harus dijadikan acuan bagi aparat Kepolisian untuk menyusun perencanaan yang lebih matang dalam menghadapi Pilkada mendatang.

Jenderal kelahiran kota Parepare tersebut juga mengungkapkan agar tidak menganggap remeh kejadian kecil yang terjadi pada setiap tahapan Pilkada, jika dibiarkan berlarut-larut tanpa melakukan penyelesaian akan menjadi masalah besar.

Wakapolda pun mengajak pengemban fungsi kesatuan masing-masing untuk bekerja sesuai tupoksinya, “Seperti Intelkam dalam melakukan deteksi dini dan Sabhara dalam melakukan pengamanan bilik suara,” pungkasnya.

Pilkada mendatang, kata Wakapolda, merupakan ujian bagi Polri secara umum dan Polda Sulsel secara khusus dalam mengawal dan mengamankan tahapan Pilkada tahun 2018 mendatang agar menjadikan polisi lebih profesional kedepannya.

Prof. Heri Tahir yang menjadi pemateri pertama mengungkapkan dalam pengamanan pilkada hendaknya mengedepankan upaya preventif dibanding upaya represif, selain lebih mudah juga lebih murah.

Ujung tombak pengamanan pilkada adalah polisi, kata Heri Tahir, jangan hanya berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan saja tapi juga harus melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat agar tercapai pemilu yang aman.

Pemateri kedua Dr. Alwi Rahman menyebutkan ada dua model demokrasi, yang pertama demokrasi prosedural yaitu demokrasi dengan cara memilih pemimpin, berkompetisi antar aktor secara sah dan legitimasi berdasarkan jumlah suara.

Yang kedua demokrasi deliberatif yaitu demokrasi dengan cara memberi ruang partisipasi bagi rakyat, pemilu merupakan mekanisme untuk memperbaharui kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya dan legitimasi berdasarkan argumentasi yang lebih baik.

Pemateri terakhir adalah Dr. Amir Ilyas yang membawakan materi tentang studi pemahaman tugas dan peran Polri dalam menyambut Pilkada Sulsel 2018, Pilgub, Pilwalkot dan Pilbup.

Ia menyebutkan bahwa Undang-Undang yang memayungi Pemilihan Kepala Daerah ini adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

Dalam Pilkada Amir Ilyas mengatakan tidak terlepas dari politik uang, ia menjelaskan tentang Pasal 73 ayat 1 UU Pilkada yang berbunyi “Memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Penulis : Harmeno

Editor : Alfian

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password