Menyikapi Maraknya Tambang Liar, Kapolres Takalar Gelar Rakor Lintas Sektoral

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Kapolres Takalar AKBP Iskandar pimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) terkait maraknya tambang liar di Wilayah Kab. Takalar, Rabu (30/8/17).

Rapat koordinasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kapolres Takalar AKBP Iskandar digelar di ruang vicon Polres Takalar Jl. H.M. Manjarungi No.1.

Rakor tersebut di hadiri Dandim 1426 Takalar Letkol Hendry Dikson, Asisten 3 Pemda Takalar H.M. Ridwan Rahim, Kadis Lingkungan, Kasatpol PP Andi Asdar, Sirajuddin S, Dinas penanaman modal, Kabag Ops Polres Takalar Kompol Muh. Yunus, Pasi Ops Kodim 1426 takalar Kapten Amrullah, Kasat Intel Res Takalar, Kasat Reskrim Res Takalar dan Para Kapolsek Res Takalar.

Rapat terpadu terkait adanya tambang liar di wilayah Takalar menyikapi dengan kesimpulan hasil rapat yakni harus ada pendataan tambang liar di Kab. Takalar, perlu  adanya sosialisasi terkait ijin tambang, harus terbentuk tim terpadu, dilakukannya penertiban tambang liar dan harus ada kerja sama Kodim, Polres dan Pemda Kab. Takalar.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Isi ayat pada pasal tersebut bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya pasir beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial NKRI berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan untuk kemakmuran atau kensejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 diperjelas lagi didalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah”.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa galian C (dalam hal ini pasir) yang terkandung didalam bumi menjadi milik Negara bukan milik perorangan meski berada di tanah mililk warga. Warga tidak berhak untuk menggali atau menambang pasir yang terkandung didalamnya tanpa persetujuan pemerintah, kecuali untuk kepentingan membangun rumah pribadi.

Penggalian tanahpun sebenarnya dilarang kecuali pengggalian untuk kepentingan umum seperti penggalian lubang tiang listrik, penggalian lubang tiang telpon. Namun yang jelas bahwa penggalian dan pengambilan bahan golongan C dibenarkan apabila pengambilan bahan galian golongan C sudah memiliki izin dari pemerintah dan apabila nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara ekonomis “diperjual-belikan”.

Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan perusahaan galian C seharusnya tidak dapat lagi ditolerir. Pasalnya, kerusakan itu tidak hanya berdampak pada masyarakat sekitar wilayah tambang, namun sudah mengganggu kenyamanan masyarakat.

Melakukan penambangan batuan (galian C) tanpa izin, akan dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 10 Milyar.

Penulis : Bara

Editor : Alfian

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password