Wakapolda Sulbar Buka Acara Pembinaan Tekhnis BUJP, Koordinator Satpam Pengguna Jasa Pengamanan Dalam Rangka Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2016

tribratanews.polri.go.id – Polda Sulbar, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak Mulai di Sosialisasikan ke Perusahaan – Perusahaan Oleh Dit Binmas Polda Sulbar yang dibuka langsung oleh bapak Wakapolda Sulbar, Kombes Pol Drs. Tajuddin, MH yang Didampingi oleh Irwasda dan Dir Binmas Polda Sulbar di Aula Polda Sulbar, Selasa (29/08/17) Pukul 08.30 Wita.

Kegiatan dihadiri dari beberapa Pihak Bank Yang ada di Kab. Mamuju, Perusahaan/PT yang berada di Kab. Mamuju, PLTU Belang- Belang, Kantor- Kantor, Perhotelan, RSUD, Pihak Koleptor, dan Instansi- Instansi Terkait.

Pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai aturan yang akan diterapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak akan kaget dan tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi peraturan yang ada, selain itu hal ini juga di tujukan agar Polri dan seluruh Stakeholeder lebih Transfaransi sehingga tidak terjadi lagi Pungli dan sebagainnya.

Adanya Pembinaan Tekhnis BUJP, Koordinator Satpam Pengguna Jasa Pengamanan dalam rangka Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2016 yang bertema ” Melalui Sinergitas Pengamanan Kita Tingkatkan Harkamtibmas menuai banyak harapan dari berbagai pihak.

Harapannya dari adanya aturan ini, jenis biaya yang berkaitan dengan jasa pengamanan menjadi jelas dan tidak ada lagi pungutan Liar,” Sehingga tanggapan Masyarakat ataupun tanggapan yang lain dapat berdampak Positive dan Merincikan bahwah ini jauh dari tindakan Pungli. Sosialisasi peraturan pemerintah ini menyoal pada PNBP, KTA Satpam, Ijazah Satpam, kemudian Surat Ijin Operasional BUJP. Adanya PP. 60 ini, berapa biaya yang harus dikeluarkan secara resmi oleh BUJP sudah jelas, semoga tak ada lagi pungutan-pungutan lain, yang biasanya dilakukan oleh Oknum.

Dalam kesempatannya bapak Wakapolda Sulbar Menyampai Bahwa “Pendapatan bukan Pajak harus disampaikan oleh Pihak Kepolisian, Kita akan membenahi terkusus di Lembaga Kepolisian, dengan melalui Koordinasi dengan Lembaga- Lembaga terkait dalam permasalahan Pajak.

Wakapolda Sulbar juga menjelaskan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Tarif penerimaan Negara bukan Pajak, yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 dan akan dilaksanakan serentak secara Online di seluruh Daerah pada 6 Januari 2017.

Penulis : Indra Reskiawan

Editor   : Umi Fadilah

Publish : Andi Srirahayunita

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password