Lukai Empat Warga Secara Membabi Buta, Seorang Pria Kekar di Sidrap Diamankan Polisi

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Personil Gabungan Polres Sidrap berhasil melumpuhkan seorang pria kekar yang diduga mengalami kelainan jiwa di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Sidrap, Selasa (14/8/17) Sore.

Pria yang diketahui bernama Hasan (40) tersebut bertekuk usai dihadiahi peluru karet di bagian kakinya setelah melakukan aksi penganiayaan secara membabi buta kepada warga setempat.

Dalam keterangan persnya Kapolres Sidrap AKBP Witarsa Aji mengapresiasi personilnya yang melumpuhkan pelaku dengan menggunakan senjata api.

“Ini sudah sesuai prosedur, pelaku terpaksa kami lumpuhkan dengan peluru karet di bagian kaki usai tidak mengindahkan perintah petugas untuk melepas senjata tajam berjenis badik miliknya,” ujar Witarsa

Pihak Polres Sidrap juga belum memastikan motif penyerangan pelaku terhadap beberapa korban.

“Kita akan melakukan penyidikan secara mendalam motif penyerangan tersebut,” lanjutnya

Dilansir Tribratanews ada empat korban yang mengalami luka akibat bacokan membabi buta oleh pelaku dan korban hingga saat ini masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit Nene Mallomo Sidrap.

Pelaku juga kini tengah berada di Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap untuk mendapat perawatan usai diberondong peluru oleh petugas.

“Guna penyidikan lebih lanjut tempat kejadian perkara (TKP) sudah kita garis polisi begitupun pelaku kita akan melakukan penjagaan secara ketat di rumah sakit guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.

Fenomena orang gila yang suka mengamuk dan menimbulkan korban terjadi belakangan ini. Menurut ahli, orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan sudah dalam kategori meresahkan harus mendapat terapi.

Orang yang melakukan kekerasan seperti itu bisa karena paranoid, bisa juga karena mengalami halusinasi sehingga melakukan itu. Mungkin dalam halusinasinya dia merasa dalam keadaan terancam sehingga merasa harus melakukan pembelaan.

Untuk menghadapi orang dengan permasalahan kejiwaan yang membahayakan jangan dilakukan dengan cara kekerasan. Agar tidak kembali membahayakan, terapi dengan para ahli itulah makanya sangat diperlukan.

Sekarang timbul, pertanyaan, apakah orang itu bisa dipidanakan?

Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R Soesilo (hal. 61), hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgin). Tetapi, untuk mencegah terjadinya hal serupa yang membahayakan baik keselamatan orang gila tersebut maupun masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan terdakwa atas dasar kuasanya dan dapat pula meminta nasehat dari dokter penyakit jiwa namun tidak terbatas saat di persidangan saja Pasal ini tidak menjelaskan keharusan dokter penyakit jiwa memberikan nasehatnya di persidangan. Jadi tidak heran bahwa dalam praktiknya nasehat dari dokter penyakit jiwa dapat didapat dari keterangannya di persidangan dan didapat juga dari surat medis dari rumah sakit tempat diperiksanya terdakwa.

Pada praktik di persidangan, mengenai pembuktian terganggu jiwanya seorang terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan dapat kita jumpai dalam kasus seorang oknum militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sidang Mahkamah Militer mengadili terdakwa seorang sersan mayor polisi Polda Nusra yang melakukan penembakan terhadap tiga orang hingga meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan saksi ahli Dokter Jiwa yang diuraikan dalam persidangan, ternyata terdakwa mengalami stress berat sehingga mengalami gangguan “amok” (suatu keadaan jiwa yang tidak sadar) waktu melakukan penembakan. Orang semacam ini telah terganggu pikiran sehatnya (ziekelijk storing derverstandelijk vermogens). Oleh karena itu, ia tidak memiliki unsur kesalahan sehinggal Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 33.K/Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988 menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga dilepas dari segala tuntutan hukum.

Sementara, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 215 K/Pid/2005 informasi mengenai kondisi kejiwaan terdakwa bukan berasal dari keterangan ahli kejiwaan di persidangan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mendapatkan informasi mengenai status kejiwaan terdakwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orang kurang waras (kurang mampu berpikir secara baik). Berdasarkan pertimbangan itu, terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi oleh karena terdakwa adalah orang kurang waras berdasarkan Surat dari Rumah Sakit tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan dilepas dari tuntutan hukum.

Penulis : Abu Uwais

Editor : Umi Fadilah

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password