Unjuk Rasa Penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di Kantor DPRD, Polrestabes Makassar Menerjunkan 600 Personel Pengamanan

Tribratanews.polri.go.id – Polda Sulsel, Polrestabes Makassar menggelar Apel Pengamanan aksi unjuk rasa oleh Aliansi Umat Islam di pelataran Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (14/08/17).

Apel Unras tersebut dipimpin Wakapolrestabes Makassar AKBP. CF. Hotman Sirait hadir dalam apel tersebut para Kabag, Kasat, Kasi, dan Kapolsek Jajaran Polrestabes Makassar.

Apel pengamanan tersebut melibatkan 600 personil baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup.

Dalam apel pengamanan aksi unjuk rasa oleh Aliansi Umat Islam, Wakapolrestabes Makassar menyampaikan terima kasih kepada seluruh personil yang sudah hadir di DPRD Provinsi Sulsel untuk menyikapi aksi masyarakat terkait penolakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

“Kepada personil pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tetap mengedepankan dengan pola Humanis dan Persuasif tidak under estimate dan juga tidak terlalu over estimate tetapi high estimate”, Ujar AKBP CF. Hotman Sirait.

Selanjutnya mari kita semua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tugas yang kita laksanakan dapat berjalan aman dan terkendali serta kondusif.

Terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017, Presiden Jokowi telah resmi menerbitkannya, Perppu tersebut Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dari salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdapat 5 pasal dalam UU Ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapus. 5 pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang diubah oleh Perppu ini yaitu Pasal 1, 59, 60, 61, dan 62.

Perubahan yang paling signifikan adalah pada Pasal 59, di mana sejumlah ketentuan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan ormas semakin spesifik. Perubahan Pasal 59 itu berbunyi:

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,
lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penulis : Rosdiana

Editor : Umi Fadilah

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password